Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui sektor pertanian.
Salah satu fokus utamanya adalah program penanaman cabai yang dibiayai dari dana insentif pemerintah pusat.
Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya meningkatkan produksi cabai di daerah.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Cabai dinilai sebagai komoditas yang paling sering memicu inflasi karena fluktuasi harga yang tinggi.
“Penyebabnya harga cabai jarang dikendalikan. Oleh karena itu, kami mendorong peningkatan produksi cabai lokal agar pasokan tetap stabil,” ujar Sunggono, Selasa, 25 Maret 2025.
Sunggono menambahkan, lonjakan harga cabai tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga. Namun, juga menekan sektor usaha mikro seperti kuliner yang bergantung pada pasokan cabai sebagai bahan baku utama.
Sebagai bagian dari solusi, Pemkab Kukar mendorong kelompok tani dan pelaku usaha hortikultura untuk meningkatkan produksi cabai secara berkelanjutan.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa bibit unggul, pupuk, serta pendampingan teknis agar hasil panen lebih maksimal.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang memberikan insentif ini. Dengan adanya dana tersebut, kita bisa lebih maksimal dalam mengembangkan sektor pertanian lokal,” ungkap Sunggono.
Program ini turut diperkuat oleh inisiatif Gerakan Tanam Cabai yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar.
Pada tahun 2024, sebanyak 40 Kelompok Wanita Tani (KWT) dari 12 kecamatan telah terlibat dalam kegiatan penanaman cabai.
Tanaman dari beberapa kelompok di antaranya telah memasuki masa panen. Kemudian, hasilnya diharapkan dapat langsung diserap pasar untuk menstabilkan pasokan serta menekan laju inflasi yang kerap meningkat menjelang hari besar keagamaan nasional.
Bantuan insentif dari pusat ini dipandang sebagai stimulus penting untuk membangun ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Hal ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Kukar dalam menangani isu inflasi melalui jalur produktif. (Adv)
