Samarinda, Natmed.id – Program Gratispol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berhasil mendorong percepatan akses internet hingga hampir menjangkau seluruh desa. Namun di balik capaian tersebut, persoalan mendasar justru masih membayangi, yakni belum meratanya ketersediaan listrik.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, hingga akhir 2025 sebanyak 802 dari total 841 desa telah terkoneksi internet. Artinya, tinggal 39 desa lagi yang menjadi target penyelesaian pada 2026.
Distribusi capaian ini menunjukkan progres signifikan. Seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara telah menikmati layanan internet. Sementara itu, Kutai Barat telah menjangkau 167 desa, Paser 131 desa, dan Kutai Kartanegara 188 desa.
Di Kabupaten Kutai Timur, dari total 139 desa, hanya tersisa tiga desa yang belum terkoneksi. Begitu pula di Kabupaten Berau yang kini hanya menyisakan satu desa tanpa akses internet.
Sebanyak 39 desa yang belum terhubung tersebar di beberapa wilayah, yakni Kutai Barat 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, serta Berau satu desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa hambatan utama dalam menuntaskan jaringan internet bukan lagi pada pembangunan infrastruktur, melainkan ketersediaan listrik di wilayah tersebut.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk menuntaskan sisa target, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna memperluas jaringan ke desa-desa yang belum terjangkau.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto menyebut bahwa tantangan terbesar saat ini justru terletak pada percepatan elektrifikasi desa, terutama di kawasan terpencil.
Ia mengungkapkan, pada awal masa jabatan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, terdapat 110 desa yang belum menikmati listrik. Namun, melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.
“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang.
Upaya tersebut sempat terkendala akibat penurunan dana bagi hasil (DBH) yang berdampak pada kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, Pemprov Kaltim menggandeng pemerintah pusat guna mempercepat penyediaan listrik.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” terangnya.
Jika intervensi tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa tanpa listrik diperkirakan menyusut menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Mayoritas desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sebagian wilayah Paser. Tantangan geografis menjadi faktor utama, mulai dari wilayah yang terisolasi hingga minimnya akses jalan.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” jelas Bambang.
Sebagai solusi sementara, pemerintah menghadirkan program pra-PLN, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal hingga bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh desa dapat menikmati listrik dan internet secara merata, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat ditekan secara signifikan.
