Palembang, Natmed.id – Direktur Geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa menilai Indonesia tidak lagi bisa bergantung pada stabilitas sistem internasional di tengah meningkatnya konflik global dan rivalitas antarnegara besar.
Situasi dunia yang semakin tidak menentu memaksa Indonesia memperkuat daya tahan nasional dari dalam negeri.
Pandangan itu disampaikan Teguh saat menjadi pembicara dalam workshop yang diikuti puluhan content creator di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 16 Mei 2026.
Teguh membandingkan tantangan yang dihadapi sejumlah pemimpin Indonesia dari masa ke masa, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Setiap pemimpin menghadapi konteks geopolitik yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil pun tidak bisa disamakan.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa mengambil kebijakan sesuai ancaman dan kebutuhan zamannya agar Indonesia tetap bisa bertahan di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh.
Era pemerintahan Prabowo menghadapi tekanan global yang jauh berbeda dibanding periode sebelumnya. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja, dunia disebut mulai menunjukkan gejala melemahnya sistem internasional yang selama ini menjadi penyangga hubungan antarnegara.
Konflik antarnegara besar, perebutan pengaruh ekonomi, hingga ketidakpastian rantai pasok global dinilai menjadi tanda bahwa dunia sedang memasuki fase baru yang lebih keras dan penuh persaingan.
“Dalam beberapa bulan pertama 2026 kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional akibat pertikaian yang melibatkan superpower,” katanya.
Situasi itu, lanjut Teguh, membuat Indonesia tidak bisa lagi berharap terlalu besar pada perlindungan sistem global maupun kebaikan negara lain.
Karena itu, kebijakan pemerintahan Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan nasional merupakan langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian global.
Program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hilirisasi industri, hingga sekolah rakyat tidak bisa hanya dipandang sebagai program populis atau agenda sosial biasa.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi negara agar lebih tahan menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik dunia.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini bagian dari membangun kuda-kuda bangsa supaya tidak goyah ketika badai global datang,” tegasnya.
Teguh menjelaskan konsep yang kini menjadi penting adalah inclusive security atau keamanan inklusif, yakni kemampuan negara menjaga stabilitas dan ketahanan dari dalam negeri sendiri.
Indonesia harus memperkuat sektor pangan, energi, teknologi, hingga industri strategis agar tidak terus bergantung pada negara lain.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak luar. Yang bisa kita andalkan adalah kemampuan kita sendiri,” ujarnya.
Teguh juga menyinggung pengalaman China yang dinilai berhasil memperkuat ekonomi nasional melalui industrialisasi dan hilirisasi besar-besaran sejak awal 2000-an.
Menurutnya, langkah tersebut membuat China mampu mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing sekaligus menciptakan daya tahan ekonomi nasional yang lebih kuat.
“Tanpa hilirisasi, Indonesia akan terus menjadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” katanya.
Untuk memperkuat argumentasinya, Teguh mengutip pemikiran tokoh realisme politik internasional Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
Ia mengatakan Morgenthau menekankan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan sehingga setiap negara harus mampu menjaga kepentingannya sendiri.
Sementara Kenneth Waltz, lanjutnya, menilai sistem internasional bersifat anarkis karena tidak ada otoritas tunggal yang benar-benar mampu melindungi semua negara.
“Waltz bilang negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang paling bisa diandalkan adalah kemampuan bertahan sendiri,” ujar Teguh.
Di hadapan para content creator, Teguh juga mengingatkan pentingnya memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan pemerintah. Ia menilai ruang digital saat ini sering kali terlalu fokus pada perdebatan permukaan tanpa melihat arah besar yang sedang dibangun negara.
Pembuat konten memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik, terutama di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya polarisasi di media sosial.
“Narasi yang dibangun harus memahami bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya di tengah perubahan dunia. Kita tidak bisa hanya ikut arus, tetapi harus mulai menciptakan arus sendiri,” tutupnya.
