Samarinda, Natmed.id – Sulitnya akses pendidikan di kawasan Batu Besaung dan Batu Cermin, Samarinda, kembali menjadi sorotan. Selain persoalan jarak dan minimnya transportasi, banyak warga yang belum memiliki administrasi kependudukan disebut ikut menghambat anak-anak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Kondisi itu terlihat dari keberadaan Sekolah Rimba di kawasan Batu Besaung. Sekolah nonformal yang digagas relawan tersebut menjadi tempat belajar puluhan anak yang tinggal jauh dari pusat kota dan sulit menjangkau sekolah formal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, sebagian besar warga yang tinggal di kawasan itu bekerja sebagai petani dan menetap di pondok-pondok kebun di tengah hutan. Jarak rumah yang berjauhan membuat anak-anak kesulitan mengakses sekolah.
“Kalau pernah ke Batu Besaung atau Batu Cermin itu memang rumah mereka masuk ke dalam hutan. Mereka petani dan akses mendapatkan pendidikan sulit karena tidak ada kendaraan dan jaraknya jauh,” kata Puji, Kamis 7 Mei 2026.
Pemerintah kota tidak mudah membangun sekolah baru di wilayah tersebut karena jumlah penduduk yang tidak menetap dan berpindah-pindah. Keberadaan Sekolah Rimba menjadi solusi sementara bagi anak-anak yang belum tersentuh pendidikan formal.
“Kalau harus membangun sekolah baru di sana juga tidak mudah. Pernah ada sekolah, muridnya tinggal sedikit karena warganya berpindah-pindah. Jadi memang kondisinya berbeda,” ujarnya.
Puji mengungkapkan, sebagian besar warga di kawasan tersebut merupakan pendatang dari Sulawesi yang belum memiliki KTP Samarinda, bahkan ada yang tidak memiliki identitas sama sekali. Persoalan administrasi itu berdampak langsung pada akses layanan dasar.
“Karena tidak punya KTP, akhirnya mereka sulit mendapatkan BPJS, pendidikan, bahkan akses kesehatan juga susah. Ada yang sudah menikah dan punya anak, tapi administrasinya belum ada,” katanya.
Ia juga mengaku beberapa kali menemukan anak-anak kecil berjalan sendiri menjelang malam dari warung menuju pondok kebun di tengah hutan. Sebagian dari mereka bahkan tidak bersekolah.
“Saya pernah tanya anak kecil umur empat sampai enam tahun, mereka jalan sendiri masuk hutan waktu magrib. Saya tanya sekolah di mana, mereka bilang tidak sekolah,” ungkapnya.
Selain pendidikan, kondisi kesehatan anak-anak di wilayah itu juga menjadi perhatian. Puji menyebut terdapat kasus stunting yang sulit tertangani karena akses menuju fasilitas kesehatan sangat jauh dan warga tidak memiliki kendaraan.
“Masalahnya bukan cuma pendidikan. Ada juga anak stunting yang sulit terurus karena akses ke posyandu jauh dan administrasi mereka juga banyak yang belum lengkap,” ujarnya.
Persoalan utama di kawasan tersebut adalah ketertiban administrasi kependudukan. Menurutnya, warga pendatang yang sudah lama menetap seharusnya segera mengurus dokumen kependudukan agar bisa mendapatkan hak pelayanan dasar.
“Kalau pindah dan tinggal di Samarinda, administrasinya juga harus diurus. Karena kuncinya memang di tertib administrasi itu,” tegasnya.
Puji mengatakan, salah satu solusi yang memungkinkan saat ini adalah memasukkan anak-anak tersebut ke program sekolah rakyat, selama orang tua mereka bersedia dan administrasinya dapat dilengkapi.
“Kalau memungkinkan bisa masuk Program Sekolah Rakyat. Tapi tetap harus ada administrasi yang jelas supaya mereka bisa terdata dan mendapatkan layanan,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan itu, Sekolah Rimba kini menjadi ruang belajar sederhana bagi sekitar 35 anak dari usia balita hingga sekolah dasar. Dengan fasilitas seadanya di sebuah gazebo kecil, para relawan tetap berupaya memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak yang tinggal jauh dari jangkauan layanan formal.
