Samarinda, Natmed.id – Dinas Sosial Kaltim (Kaltim) mencatat angka kemiskinan di Kaltim mengalami penurunan pada 2026. Namun di tengah capaian tersebut, pemerintah daerah mulai mewaspadai tekanan ekonomi global yang dinilai dapat memicu meningkatnya pengangguran hingga kriminalitas.
Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan berdasarkan perkembangan data terbaru, persentase kemiskinan di Kaltim turun dari 5,78 persen menjadi 5,17 persen atau mengalami penurunan sekitar 0,6 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau lihat perkembangannya, garis kemiskinan sekarang dari tahun lalu dengan tahun ini ada penurunan. Dari 5,78 persen menjadi 5,17 persen,” ujar Ishak, Senin 11 Mei 2026.
Meski demikian, ia mengaku pihaknya belum dapat menghitung secara detail berapa jumlah masyarakat yang benar-benar berhasil keluar dari kategori miskin sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026.
Salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam program tersebut, setiap pendamping PKH ditargetkan mampu menggraduasi atau mendorong minimal 10 keluarga penerima bantuan keluar dari status penerima manfaat setiap tahunnya.
“Mereka itu ditarget setiap tahun minimal harus bisa menggraduasi 10 orang setiap petugas PKH,” katanya.
Target penurunan kemiskinan Kaltim tahun ini cukup ambisius. Pemerintah pusat disebut meminta daerah menekan angka kemiskinan hingga berada di kisaran 3 sampai 4 persen.
Namun, target tersebut dinilai tidak mudah dicapai karena kondisi ekonomi global yang saat ini sedang tidak stabil ikut memengaruhi situasi di daerah.
“Nah, kondisi ini juga diperberat dengan kondisi global yang terjadi sekarang. Upaya kita dipengaruhi faktor eksternal yang begitu kuat,” ujarnya.
Pelemahan ekonomi global dapat berdampak langsung terhadap lapangan pekerjaan di daerah. Ia mengkhawatirkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila kondisi ekonomi terus memburuk.
“Kalau mengalami pengangguran bertambah, angka kemiskinan otomatis nanti juga bertambah. Dan kriminalitas juga nanti pasti akan meningkat,” katanya.
Karena itu, Dinsos Kaltim mulai memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk bersama Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memastikan penanganan kemiskinan dilakukan lebih tepat sasaran.
Pemerintah disebut mulai menerapkan pendekatan berbasis data individu atau by name by address (BNBA), sehingga bantuan sosial dan intervensi program dapat langsung menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
“Pendekatannya nanti diminta kalau bisa by targeting orang. Jadi program-program lain lebih fokus kepada kelompok yang memang perlu dilakukan intervensi untuk pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
