Samarinda, Natmed.id – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Samarinda Sanctus Ignasius De Loloya tetap kritis mengawal isu-isu strategis daerah.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Samarinda Nikolaus Yeblo menyoroti pentingnya sinkronisasi antara penataan ruang kota dengan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Nikolaus memaparkan bahwa langkah PMKRI tidak sekadar aksi di jalan, melainkan melalui proses dialektika intelektual yang panjang.
Ia mengungkapkan bahwa pemilihan tema seminar mengenai tata ruang dan anggaran bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan buah dari kajian intensif para kader PMKRI.
“Kegiatan pada hari ini berangkat dari kajian kawan-kawan PMKRI selama kurang lebih dua minggu. Kami melakukan analisis terhadap isu-isu secara daerah maupun nasional, hingga akhirnya muncul rencana tindak lanjut dalam bentuk seminar ini,” ujar Nikolaus dengan tegas pada Jumat, 27 Maret 2026.
Menurutnya, mahasiswa harus memiliki landasan teori yang kuat sebelum memberikan kritik kepada pemerintah.
“Harapannya, melalui isu strategis ini, kita perlu memahami ranah pergerakannya secara mendalam. Tema yang kita diskusikan hari ini adalah optimalisasi tata ruang Kota Samarinda di tengah efisiensi anggaran,” imbuhnya.
PMKRI secara khusus membedah bagaimana visi pembangunan Wali Kota Samarinda Andi Harun diimplementasikan di tengah tantangan finansial daerah. Nikolaus menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami mengkaji dari tiga sisi program prioritas yang pernah disampaikan Wali Kota (Andi Harun), yaitu tata ruang secara umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Semuanya tentu berdampak langsung pada postur anggaran daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi mengenai bagaimana pemerintah mengelola skala prioritas adalah hal yang mutlak.
“Bagaimana pemerintah menggunakan anggaran ini sebaik mungkin untuk melancarkan program besar di Samarinda. Pemerintah memang punya strategi teknis, tapi masyarakat juga perlu tahu arah kebijakannya agar bisa sama-sama mendukung pembangunan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Terkait keterbukaan informasi, Nikolaus mendesak agar pemerintah lebih proaktif dalam mempublikasikan rencana kerja dan garis besar penggunaan anggaran kepada publik. Hal ini dinilai penting untuk menghindari spekulasi dan ketidakpercayaan masyarakat.
“Poin utamanya adalah apa perencanaannya, itu perlu dipublikasikan secara luas. Anggaran yang digunakan seperti apa secara garis besarnya. Kita memang tidak mungkin mengupas tuntas sampai ke teknis terkecil di dalam, tapi publik berhak tahu arah kebijakan dan tujuan anggaran tersebut ke mana,” tegasnya.
Sebagai pimpinan organisasi yang menaungi sekitar 50 anggota aktif di Samarinda, Nikolaus memastikan bahwa PMKRI akan terus berkolaborasi dengan kelompok lainnya untuk menyuarakan ketidakadilan.
“Peran PMKRI tentu mengikuti alur pergerakan kawan-kawan dari kelompok lain. Fokus kita tetap pada kajian isu sosial dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Itu adalah konsep dasar mahasiswa yang kami pegang teguh di PMKRI,” pungkasnya.
