Samarinda, Natmed.id — Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Samarinda Abdul Rozak Fahrudin ikut mengomentari isu pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menegaskan, jika benar akan ada pendidikan gratis, maka program tersebut haruslah bermutu. Apalagi, di tengah tantangan era Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, implementasi dari wacana itu akan menghadapi tantangan besar dalam segi pembiayaan. Bahkan, pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA/SMK yang digagas pemerintah pusat juga menghadapi hal serupa.
Pembiayaan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu dari pemerintah pusat melalui Biaya Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dari pemerintah daerah melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan provinsi.
Ia menjelaskan bahwa dana BOSDA yang digunakan untuk pendidikan tingkat SMA dan SMK disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.
“Pendidikan gratis itu biayanya memang mahal karena mencakup operasional dan infrastruktur yang ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Abdul Rozak dalam diskusi publik bertajuk “Pendidikan Gratis di Kaltim” dalam rangka peringatan ulang tahun ke-6 Infosatu.co, Rabu (9/10/2024).
Namun, ia menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak boleh hanya sebatas wacana. Mutu pendidikan juga harus dijaga agar lulusan SMA dan SMK Kaltim mampu bersaing, terutama dengan kehadiran IKN.
“Kalau sekolah gratis, mutu pendidikan harus tetap unggul. Jangan sampai lulusan kita hanya menjadi penonton di era IKN,” tutupnya.
Abdul Rozak berharap pendidikan gratis di Kaltim dapat diwujudkan dengan perencanaan matang dan anggaran yang tepat. Tujuannya agar generasi muda di provinsi tersebut mampu berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan nasional.
