Samarinda, Natmed.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Samarinda.
Mulai dari target layanan air bersih yang dianggap terlalu lambat, proyek pengendalian banjir yang belum terintegrasi, hingga keterbatasan daya tampung sekolah tingkat SMP.
Wakil Ketua Pansus LKPj Abdul Rohim mengatakan hasil pembahasan Pansus akan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan program pembangunan.
“Rekomendasi nanti akan diserahkan kepada Bappeda dan ditembuskan kepada Mendagri untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang sudah direkomendasikan,” ujarnya usai Rapat Paripurna Internal DPRD Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026, Rabu 13 Mei 2026.
Salah satu catatan utama Pansus ialah target cakupan layanan air bersih yang dinilai terlalu panjang. Berdasarkan evaluasi DPRD, capaian layanan air bersih Samarinda saat ini disebut sudah berada di kisaran 85 hingga 90 persen.
Karena itu, Pansus meminta Pemkot mempercepat target penyelesaian yang sebelumnya dipatok hingga 2029.
“Kenapa tidak di tahun 2027 ini sudah diselesaikan? Karena capaiannya sudah 85 persen lebih, tinggal sekitar 15 persen lagi,” kata Rohim.
Ia menilai akses air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya diprioritaskan dan tidak perlu menunggu terlalu lama.
“Masyarakat itu tidak bisa menunggu sampai 2029 baru kemudian mendapatkan akses air bersih,” tegasnya.
Selain layanan dasar, pola penganggaran pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis hasil atau dampak nyata bagi masyarakat.
Pemkot diminta melakukan evaluasi terhadap nilai anggaran setiap kegiatan agar lebih efisien dan realistis di tengah kondisi penghematan anggaran.
“Kami minta kegiatan-kegiatan yang selama ini berjalan di-review lagi nilainya. Apakah memang harus sebesar itu atau sebenarnya bisa lebih minimalis,” ujarnya.
Efisiensi anggaran penting agar sisa pembiayaan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak.
Persoalan banjir juga menjadi perhatian serius dalam evaluasi LKPj, sejumlah proyek pengendalian banjir belum berjalan optimal karena dikerjakan secara parsial dan tidak menyelesaikan satu sistem secara utuh.
Contohnya pembangunan kolam retensi di kawasan Sempaja yang disebut belum maksimal berfungsi lantaran saluran outlet dan drainase penghubung menuju sungai belum rampung.
“Kalau kolam retensinya selesai tapi outlet dan drainasenya belum selesai, ya tidak akan berfungsi optimal,” katanya.
Karena itu, Pansus meminta setiap proyek pengendalian banjir dirancang secara komprehensif, mulai dari kolam retensi, pintu air, drainase hingga koneksi ke sungai diselesaikan dalam satu sistem penganggaran.
“Kalau targetnya pengendalian banjir, maka retensinya selesai, outlet-nya selesai, drainasenya sampai ke sungai juga selesai,” tegas Rohim.
Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi catatan penting DPRD. Pansus menemukan masih adanya persoalan daya tampung SMP yang membuat sebagian lulusan SD kesulitan mendapatkan sekolah lanjutan.
Pemkot perlu menyusun basis data kebutuhan pendidikan secara detail agar pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Lulusan SD jumlahnya sekian, berarti kebutuhan SMP-nya juga harus dihitung sekian. Itu yang harus dipetakan,” ujarnya.
Selain pembangunan sekolah, Pansus juga merekomendasikan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu hingga dukungan pendidikan S2 dan S3 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia asal Samarinda.
“Putra-putri asli Samarinda juga perlu dibantu melalui program beasiswa untuk peningkatan SDM,” katanya.
Hasil rekomendasi Pansus LKPj tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemkot Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025.
