Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) Puguh Harjanto menegaskan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia menyebut, seluruh program pembangunan desa harus berjalan selaras, terpadu, dan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Puguh menyampaikan bahwa DPMPD Kaltim telah menyusun roadmap pengembangan desa wisata yang mencakup 110 desa potensial di berbagai kabupaten/kota di Kaltim.
“Ini bukan sekadar program wisata. Ini adalah jalan pembuka untuk membangun kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dari 110 desa wisata yang sudah kami identifikasi, semuanya akan dikembangkan dengan pendekatan lintas sektor,” ujar Puguh, di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Senin, 21 April 2025.
Ia menjelaskan, pengembangan desa wisata akan berjalan beriringan dengan program peningkatan infrastruktur dasar, seperti akses listrik dan internet.
Namun kini, masih ada desa-desa yang belum mendapatkan layanan optimal, terutama untuk akses digital yang kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern.
“Untuk daerah-daerah yang belum terjangkau fiber optik dan masih mengandalkan internet satelit, ini akan kami dorong agar masuk ke dalam prioritas kerja sama dengan Dinas Kominfo, Dinas ESDM, hingga kementerian dan BUMN terkait seperti PT Telkom. Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan digital terus melebar,” jelas Puguh.
Sebagai nakhoda di DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto juga berulang kali menekankan pentingnya sinergi dan integrasi program antar-OPD.
Puguh berpandangan bahwa, tugas membangun desa tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu dinas secara sektoral, tapi harus menjadi misi bersama.
“Kami bukan bekerja sendiri. Kalau bicara listrik dan internet, itu domainnya Dinas ESDM dan Kominfo. Kalau bicara pemberdayaan ekonomi, kita juga bersinergi dengan Dinas Koperasi, Disperindag, dan OPD lainnya. Kami ingin membangun ekosistem yang saling dukung,” jelas Puguh.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program desa tahun sebelumnya. Baik dari segi efektivitas penggunaan anggaran, output program, hingga respons dari masyarakat. Evaluasi ini menjadi bekal penting dalam menyusun langkah strategis ke depan.
“Kita ingin setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan desa betul-betul berdampak. Kita sudah petakan mana desa yang butuh percepatan, mana yang bisa dijadikan contoh, dan mana yang perlu intervensi tambahan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, DPMPD Kaltim akan menyinkronkan berbagai program dengan agenda pembangunan nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Puguh, desa-desa di Kaltim harus ikut merasakan manfaat kehadiran IKN, bukan justru tertinggal dari arus perubahan.
“Desa-desa ini jangan sampai jadi penonton. IKN adalah peluang besar, dan kita ingin desa-desa di Kaltim menjadi bagian aktif dari proses pembangunan nasional. Tapi untuk itu, kita harus kuatkan infrastruktur dan kapasitas SDM-nya dari sekarang,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Puguh menekankan bahwa seluruh kerja keras ini bermuara pada satu tujuan besar, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa.
“Kalau desa kuat, Kaltim pasti kuat. Dan kami di DPMPD akan terus berada di garda depan untuk memastikan tidak ada satupun desa yang tertinggal dari kemajuan,” pungkasnya.
