Samarinda, Natmed.id – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur (BNNP Kaltim) Brigjen Pol Rudi Hartono menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan rehabilitasi narkotika hingga tingkat pedesaan.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masifnya penyebaran narkotika yang kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Namun, juga merambah ke wilayah pelosok Kaltim.
“Kalau tidak ada halangan, insyaallah (unit rehabilitasi tingkat desa) bulan Juni sudah bisa kita resmikan,” kata Rudi di Ruang Podcast S-Caffe Lantai 2, Rabu, 16 April 2025.
Pernyataan itu menanggapi rencana peluncuran unit rehabilitasi baru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang kini menjadi proyek awal dari skema layanan pemulihan berbasis desa.
Rudi menjelaskan, pola peredaran narkotika di Kaltim terus mengalami pergeseran. Maka, pendekatan konvensional yang selama ini terfokus di pusat kota perlu dievaluasi.
Menurutnya, dalam banyak kasus, desa-desa terpencil mulai menunjukkan gejala darurat narkoba yang cukup memprihatinkan.
Oleh karena itu, upaya pemulihan pun harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa, termasuk ketersediaan akses terhadap pusat rehabilitasi.
“Kondisinya sudah genting. Kita tidak bisa hanya menunggu korban datang ke kota untuk mendapatkan layanan. Harus kita datangi, kita dekatkan, supaya proses pemulihan bisa lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Rudi juga memberikan apresiasi terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas‘ud yang telah menunjukkan komitmen besar dalam mendukung agenda pemberantasan narkoba, termasuk di wilayah pedalaman.
Ia berharap perhatian pemerintah provinsi semakin besar terhadap permasalahan narkotika yang kini menyebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota.
“Apalagi kan gubernurnya ini sangat progres ya, Gubernur Kaltim yang baru nih ya. Ya mudah-mudahan ikut juga memikirkan masalah narkotika lah. Saya harap gubernur juga ikut memberikan perhatian lebih, karena ancaman narkotika sekarang bukan hanya di kota-kota besar, tapi sudah masuk ke pelosok,” Rudi menerangkan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, BNNP Kaltim menerima banyak permintaan dari berbagai wilayah untuk mendirikan unit-unit rehabilitasi baru.
Bahkan, anggota DPRD dari Kabupaten Kutai Barat datang langsung ke kantor BNNP. Tujuannya, menyampaikan kekhawatiran mereka atas meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.
“Permintaan dari daerah-daerah makin banyak, karena mereka tahu sudah genting. Kita jamu, kita bantu, asalkan ada sinergi dari semua pihak, dari pemerintah daerah sampai masyarakat,” tegasnya.
Konsep rehabilitasi yang dikembangkan BNNP tidak hanya terbatas pada pengobatan dan pemulihan medis.
Lebih dari itu, unit-unit layanan tersebut juga akan difungsikan sebagai pusat edukasi, pembinaan karakter, hingga pemberdayaan ekonomi bagi mantan pengguna.
Harapannya, para korban penyalahgunaan narkotika bisa kembali pulih dan produktif, serta tidak kembali terjerumus dalam lingkaran narkoba.
“Bukan hanya sekadar tempat perawatan. Kita ingin tempat itu jadi ruang belajar, ruang tumbuh, ruang pemberdayaan. Agar yang pernah terjerat bisa bangkit, punya penghasilan, dan tidak dikucilkan,” tutur Rudi.
Ia juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa dalam memastikan rehabilitasi berjalan efektif. Sebab, keberhasilan rehabilitasi bukan hanya tugas BNN, melainkan tanggung jawab bersama.
Ia pun membuka ruang bagi pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk ikut serta dalam membangun ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.
“Kita ingin hasil nyata, bukan hanya program. Harus berdampak. Harus menyentuh kehidupan masyarakat langsung,” pungkasnya.
