Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Kalimantan Timur

Kebijakan WFH Tak Relevan di Kaltim Bisa Ganggu Perekonomian

5 April 2026
in Kalimantan Timur
A A
Kebijakan WFH Tak Relevan di Kaltim Bisa Ganggu Perekonomian

Teks: Ketua JMSI Kaltim Muhammad Sukri , saat memberikan keterangan pers, Minggu,5/4/26. (Natmed.id/Aminah)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 mulai menuai respons beragam di daerah.

Ketua JMSI Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Sukri menilai kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam, terutama di wilayah seperti Kaltim yang memiliki karakteristik berbeda dengan kota-kota besar seperti Jakarta.

Penerapan WFH memang memiliki tujuan baik, yakni efisiensi energi dan adaptasi pola kerja. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini dinilai cenderung bias karena tidak mempertimbangkan kondisi riil di daerah, khususnya dari sisi kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi.

“Kita memang mendukung semangatnya, tapi tidak bisa disamaratakan. Pemerintah enak bicara karena dibiayai negara. Kalau swasta, siapa yang membiayai. Ini harus dilihat secara adil,” ujarnya. Minggu 5 April 2026.

Kaltim sangat berbeda dengan Jakarta atau kota metropolitan lain yang memiliki tingkat kemacetan dan mobilitas tinggi. Dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten/kota, aktivitas di Kaltim dinilai masih berjalan normal tanpa tekanan mobilitas yang signifikan.

“Kalau di Jakarta boleh, karena memang padat dan macet. Tapi di Kaltim, aktivitas masih bisa berjalan normal. Jadi tidak relevan kalau dipaksakan,” tegasnya.

Lebih jauh, penerapan WFH justru berpotensi mengganggu pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di daerah. Jika kebijakan ini diberlakukan secara luas, maka layanan di kantor pemerintahan hingga sektor perbankan bisa ikut terdampak, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

“Bayangkan kalau pelayanan publik tutup atau terbatas, masyarakat yang mau urus administrasi jadi dirugikan. Belum lagi kalau bank ikut tutup, perputaran ekonomi bisa terganggu,” katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan antara sektor pemerintah dan swasta dalam menjalankan kebijakan tersebut. Menurutnya, ASN tetap menerima gaji dari negara, sementara sektor swasta harus menanggung biaya operasional sendiri tanpa aktivitas yang optimal jika WFH diterapkan.

“Kalau pegawai pemerintah, gaji tetap jalan. Tapi kalau swasta, mereka harus tetap bayar karyawan, biaya operasional, sementara aktivitasnya dibatasi. Ini yang tidak adil,” ujarnya.

Dalam pandangannya, kebijakan dari pemerintah pusat tidak seharusnya langsung diterapkan begitu saja di daerah tanpa kajian mendalam. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan analisis kontekstual sebelum mengadopsi kebijakan nasional.

“Edaran pusat itu tidak harus serta-merta diikuti. Daerah harus berani mengkaji, melihat dampaknya bagi masyarakat. Kalau tidak relevan, ya tidak perlu dipaksakan,” tegasnya.

Jika kebijakan WFH diterapkan tanpa pertimbangan matang, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat, terutama pekerja sektor swasta dan pelaku ekonomi kecil.

“Jangan sampai alasan efisiensi energi justru membuat rakyat yang jadi korban. Aktivitas ekonomi bisa terganggu, sementara masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya,” tegasnya.

Tags: Ketua JMSI KaltimMohammad Sukriwfh
natmed

natmed

Baca Juga

Kaltim Tembus Empat Besar Nasional di Kejurnas Taekwondo 2026

Sekda Kaltim Ungkap Dampak WFH, Hemat Air Listrik dan Kinerja Tetap Jalan

28 April 2026
3.2k
Menjaga Nyala Api Perjuangan Sang Ayah, Suci dan Hidayah Resmi Nahkodai MSI Group

Menjaga Nyala Api Perjuangan Sang Ayah, Suci dan Hidayah Resmi Nahkodai MSI Group

27 April 2026
3.2k
Kasus HIV dan TBC Meningkat DPRD Samarinda Kebut Raperda Penanggulangan Penyakit

Pemkot Samarinda Siapkan AI Jadi ‘ASN’, Pertama di Indonesia

24 April 2026
3.2k
Samarinda Hemat 1.900 Liter BBM Per Hari karena WFH

Samarinda Hemat 1.900 Liter BBM Per Hari karena WFH

24 April 2026
3.2k
Next Post
JMSI Kaltim Tolak WFA ASN, Dinilai Lebih Untungkan Pegawai daripada Rakyat

Andi Harun Harapkan Masjid Jadi Simpul Persatuan dan Kebangkitan Ekonomi Umat

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.