Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) menunggu kunjungan lapangan tim verifikasi Sekolah Rakyat.Tim dari pemerintah pusat itu akan mengunjungi lokasi yang sebelumnya diusulkan oleh pemkab Kukar.
Dari sejumlah titik yang dikaji oleh pemkab, dua kawasan menjadi fokus utama, yaitu Jonggon di Kecamatan Loa Kulu. Kemudian, sebuah kompleks bangunan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kecamatan Muara Badak.
Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan bahwa terdapat tiga lokasi yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dua di antaranya terletak di bekas wilayah perusahaan tambang di Jonggon. Kemudian, satu lainnya adalah fasilitas pendidikan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Aset itu adalah asrama, ada ruangan belajar, ada ruangan guru dan ada asrama untuk pengajar yang tidak dimanfaatkan secara optimal,” tuturnga, Selasa, 6 Mei 2025.
Aset di Muara Badak itu, menurut Edi, sebenarnya memiliki infrastruktur dasar yang cukup mendukung untuk dijadikan sarana pendidikan. Sayangnya, kondisi tersebut belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar berinisiatif mengajukan pemanfaatan aset tersebut sebagai titik awal pendirian Sekolah Rakyat di daerahnya.
“Kami harapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat tempat itu untuk didirikan sekolah rakyat,” kata Bupati Edi.
Proses ini menjadi tahap penting dalam upaya menghadirkan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin di kabupaten tersebut. Melalui program Sekolah Rakyat, Pemkab Kukar berkomitmen mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Program ini diinisiasi sebagai solusi jangka panjang dalam membangun masa depan generasi muda dari keluarga tidak mampu. Hal ini dengan menyediakan akses pendidikan yang layak, holistik, dan bebas biaya dari jenjang SD hingga SMA. Gagasan pendirian Sekolah Rakyat ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan infrastruktur pendidikan, tetapi juga merujuk pada data konkret mengenai kemiskinan di wilayah Kukar.
Program ini dirancang untuk menjadi jembatan keluar dari lingkaran kemiskinan, dan setiap peserta didiknya dipilih secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan demikian, seluruh intervensi pendidikan ditujukan secara langsung kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, pendekatan pendidikan yang diterapkan di Sekolah Rakyat mengedepankan metode individual approach. Setiap siswa akan dipetakan secara personal sejak awal masuk agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan latar belakang, kebutuhan, dan potensi masing-masing anak.
Dalam praktiknya, kurikulum Sekolah Rakyat disusun oleh dua kementerian sesuai porsinya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas aspek pendidikan formal.
Sementara pembentukan karakter dan pendidikan agama dikembangkan oleh Kementerian Sosial serta Kementerian Agama.
Seluruh rangkaian kebijakan ini merupakan langkah sistematis dari pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul yang lahir dari kelompok masyarakat marjinal. Dalam konteks ini, Pemkab Kukar tidak sekadar menjalankan mandat pusat. Tetapi, juga mengambil inisiatif mempercepat proses realisasi dengan mengusulkan lokasi-lokasi strategis dan siap pakai.
Kendati proses verifikasi belum dilaksanakan, harapan besar telah digantungkan pada hasil akhir peninjauan tim pusat. Apabila seluruh persyaratan administratif dan teknis dapat terpenuhi, maka Kukar berpeluang menjadi salah satu wilayah pelopor Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur. (Adv)
