Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bahwa era pembangunan berdasarkan asumsi telah berakhir. Hal ini disampaikan saat memaparkan urgensi Program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang menjadi langkah revolusioner Pemerintah Kota Samarinda dalam menata sistem informasi daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Hal ini merupakan bentuk kolaborasi konkret antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menciptakan standardisasi data yang selaras dari tingkat pusat hingga ke lingkungan terkecil di kelurahan.
“Kita sering terjebak dalam tumpang tindih data yang mengakibatkan kebijakan tidak efisien. Saya tidak ingin lagi mendengar ada bantuan sosial yang salah sasaran atau proyek infrastruktur yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat hanya karena kita memegang data yang usang,” tegas Andi Harun.
Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa Kelurahan Cantik bukan sekadar label, melainkan sebuah ekosistem di mana aparatur kelurahan dibekali kemampuan statistik untuk memverifikasi dan memvalidasi data secara mandiri. Dengan begitu, Samarinda dapat memiliki profil daerah yang sangat presisi.
“Kelurahan adalah garda terdepan. Jika di tingkat kelurahan literasi statistiknya sudah kuat, maka data yang naik ke tingkat kota hingga nasional adalah data yang sudah bersih dan terpercaya. Inilah esensi dari pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya.
Program ini juga diproyeksikan untuk mendukung penuh implementasi Satu Data Samarinda. Andi Harun menekankan bahwa integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) adalah harga mati untuk menghindari fragmentasi informasi yang selama ini sering menjadi kendala dalam pelayanan publik.
“Selama ini instansi A punya data sendiri, instansi B punya data sendiri, dan seringkali tidak sinkron. Dengan program ini, kita menyatukan visi sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Kita bangun satu wadah besar di mana data kemiskinan, angka stunting, hingga persebaran UMKM bisa diakses dengan akurasi yang sama oleh seluruh pihak terkait,” tambahnya.
Selain untuk kepentingan perencanaan jangka panjang, validitas data ini juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap masalah sosial di lapangan.
Andi Harun berharap dengan data yang real time, pemerintah bisa memberikan intervensi yang lebih cepat dan tepat.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD Samarinda keluar untuk menjawab persoalan yang memang nyata ada di lapangan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik,” tutupnya.
Melalui transformasi ini, Kota Samarinda optimistis dapat menjadi role model bagi daerah lain di Kalimantan Timur dalam hal tata kelola data yang modern dan terintegrasi, sekaligus mempercepat langkah menuju kota cerdas yang sesungguhnya.
