Samarinda, Natmed.id – Kasus meninggalnya siswa SMKN 4 Samarinda Mandala Risky Syahputra memicu keprihatinan banyak pihak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menilai tragedi tersebut tidak seharusnya terjadi apabila lingkungan sekitar, sekolah, hingga sistem sosial berjalan dengan baik.
Mandala, siswa kelas XI Pemasaran 2 SMKN 4 Samarinda diduga mengalami infeksi pada kaki setelah bertahun-tahun memakai sepatu yang ukurannya lebih kecil dari kakinya.
Kondisi itu memburuk saat ia menjalani program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda yang mengharuskannya banyak berdiri dan bergerak.
Puji mengaku prihatin karena persoalan itu baru ramai diketahui publik setelah korban meninggal dunia.
“Saya pribadi menyesalkan itu terjadi di Kota Samarinda. Terlepas itu kewenangan provinsi karena SMK, tapi ini kan soal kemanusiaan,” ujarnya, Kamis 7 Mei 2026.
Ia menilai lemahnya kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal korban menjadi salah satu persoalan utama. Keberadaan RT, dasawisma, hingga lingkungan sekitar seharusnya mampu mendeteksi kondisi keluarga yang kesulitan secara ekonomi maupun kesehatan.
“Berarti kehidupan antartetangga juga tidak bagus. Kita punya dasawisma, ada RT, ada posyandu, ada bantuan sosial. Harusnya kondisi seperti ini bisa terdeteksi lebih awal,” katanya.
Puji juga mempertanyakan minimnya perhatian dari pihak sekolah terhadap kondisi siswa, komite hingga paguyuban kelas seharusnya memiliki sensitivitas terhadap siswa yang mengalami kesulitan.
“Fungsi komite sekolah, paguyuban kelas itu apa? Dulu waktu saya jadi komite sekolah, ada anak kebakaran atau enggak mampu beli buku saja satu kelas langsung bergerak membantu,” ujarnya.
Kondisi Mandala yang mengalami kesulitan ekonomi semestinya sudah dapat dipetakan sejak awal melalui data sekolah maupun interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan.
“Harusnya kepala sekolah tahu. Ini anak yatim atau bukan, ekonominya bagaimana, itu biasanya terlihat saat pendataan sekolah,” katanya.
Selain sekolah dan lingkungan sosial, Puji juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan keluarga korban yang disebut belum tertib. Hal itu berdampak langsung terhadap akses bantuan sosial dan layanan kesehatan.
“Kalau tidak punya KTP yang sesuai domisili, tidak terdata, akhirnya hak sosialnya tertutup. Ini yang sering terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan banyak program bantuan pemerintah sebenarnya tersedia, mulai dari bantuan sosial, Probebaya, hingga BPJS kesehatan bagi warga tidak mampu. Namun seluruh itu memerlukan data administrasi yang jelas.
“Harusnya warga juga aktif melapor ke RT atau kelurahan. Kalau tidak terdata, pemerintah juga kesulitan memberi bantuan,” katanya.
Kasus tersebut akhirnya menjadi gambaran kegagalan bersama, bukan hanya kesalahan satu pihak semata.
“RT tidak tanggap, lingkungan tidak tanggap, sekolah tidak tanggap, orang tua juga tidak tanggap. Akhirnya semua blunder dan seakan semuanya jadi kesalahan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tragedi itu seharusnya menjadi evaluasi bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sekolah, lingkungan sosial, hingga media.
“Ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Semua bertanggung jawab. Tetangga, RT, sekolah, masyarakat, bahkan media juga punya tanggung jawab sosial,” katanya.
Puji berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Samarinda, terlebih di tengah kota dengan akses informasi dan fasilitas publik yang relatif mudah dijangkau.
“Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan masa depan hanya karena tidak tertangani sejak awal. Ini soal kemanusiaan,” tukasnya.
