Samarinda, Natmed.id – Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X dimulai di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa 5 Mei 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif di tengah dinamika pembangunan, khususnya dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Utama LAN RI Andi Taufik yang menekankan bahwa peserta harus siap menghadapi proses pembelajaran panjang dan menuntut.
“Pelatihan ini berlangsung cukup panjang, dari 5 Mei hingga 24 September 2026, dengan total 923 jam pelajaran. Jadi peserta harus benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya formal, tetapi juga menyenangkan agar hasil pelatihan lebih optimal.
“Learning is most effective when it is fun. Pembelajaran akan jauh lebih efektif kalau dijalani dengan perasaan bahagia,” tambahnya.
Kepala Pusjar SKPP LAN RI Rahmat melaporkan bahwa jumlah peserta tahun ini mencapai 66 orang, melebihi kuota normal yang biasanya hanya 60 orang.
Lebih dari separuh peserta berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni sebanyak 34 orang. Sisanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
“Peserta datang dari delapan kabupaten dan satu kota di empat provinsi. Ini menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi,” ujarnya.
Daerah pengirim peserta antara lain Kabupaten Murung Raya, Kota Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Maybrat, Paser, Tabalong, Berau, hingga Mamuju.
Rahmat menambahkan, metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, menggabungkan pembelajaran klasikal dan non-klasikal dengan pendekatan experiential learning.
“Peserta tidak hanya belajar di kelas, tapi juga dari pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri,” katanya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam arahannya menekankan pentingnya membangun kepemimpinan birokrasi yang responsif dan berani melakukan perubahan, terutama di tengah transformasi besar akibat pembangunan IKN.
“Kaltim ke depan akan sangat dinamis. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya administratif, tapi punya visi dan keberanian untuk berubah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan pemimpin dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
“Pemimpin harus tanggap, mampu mendengar keluhan masyarakat, dan menghadirkan solusi nyata,” ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan birokrasi tidak boleh berhenti pada rutinitas, melainkan harus mampu menggerakkan organisasi secara efektif.
“Kepemimpinan birokrasi itu harus menggerakkan organisasi, bukan sekadar menjalankan tugas rutin,” tambahnya.
Dalam rangkaian pembukaan, para peserta juga membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia.
Pakta tersebut menegaskan komitmen peserta untuk menjaga integritas selama mengikuti pelatihan, termasuk menaati aturan, menjunjung kejujuran, serta menjaga sikap dan perilaku.
Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim Jauhar Efendi menyebut pakta integritas menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter kepemimpinan.
“Komitmen ini penting agar peserta tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas,” ujarnya.
Di tengah tingginya ekspektasi terhadap lahirnya pemimpin birokrasi baru, pelatihan ini juga menyisakan pertanyaan klasik: sejauh mana program pelatihan mampu benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Dengan durasi panjang dan metode pembelajaran berlapis, PKN diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu mencetak pemimpin yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada solusi, terutama dalam menghadapi tantangan besar pembangunan di Kaltim.
