Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tak mengendurkan belanja pendidikan di tengah tekanan efisiensi anggaran. Beasiswa Gratispol tahap III resmi digelontorkan. Dengan penyaluran ini, total Beasiswa Gratispol yang sudah disalurkan menembus angka Rp288,5 miliar dan menjangkau 63.603 mahasiswa.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan program ini bukan sekadar bantuan jangka pendek, melainkan instrumen strategis memutus rantai kemiskinan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah.
“Ini investasi masa depan. Penyaluran harus tepat, cepat, dan benar-benar dirasakan mahasiswa,” tegasnya di Kantor Gubernur, Senin 4 Mei 2026.
Hingga tahap III, dana ratusan miliar tersebut telah disalurkan ke 52 perguruan tinggi, terdiri dari 7 kampus negeri dan 45 swasta. Program tidak hanya menanggung UKT, tetapi juga mencakup kerja sama pendidikan serta penguatan SDM prioritas, termasuk dokter spesialis dan tenaga kependidikan.
Distribusi terbesar terserap di Universitas Mulawarman dengan 12.938 mahasiswa menerima Rp61,1 miliar. Disusul Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (7.713 mahasiswa/Rp39 miliar), Politeknik Negeri Samarinda (3.655 mahasiswa/Rp13,9 miliar), Institut Teknologi Kalimantan (3.572 mahasiswa/Rp12,4 miliar), dan Poltekkes Kemenkes Kaltim (2.014 mahasiswa/Rp10,8 miliar).
Di sisi lain, jangkauan program hingga wilayah pinggiran tercermin dari alokasi di Politeknik Sendawar, Kutai Barat, yang menyentuh 57 mahasiswa dengan nilai Rp201 juta. Skala kecil ini menunjukkan pemerataan, namun sekaligus menegaskan tantangan akses pendidikan di daerah terpencil.
Sorotan utama justru muncul pada aspek teknis. Pengembalian UKT bagi mahasiswa yang telah membayar lebih dahulu belum sepenuhnya rampung, memicu kebingungan di lapangan.
Pemprov Kaltim pun bertindak tegas.
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim Dasmiah menyebut langkah konkret tengah disiapkan.
“Sesuai arahan BPK, Pak Gubernur akan menyurati seluruh perguruan tinggi agar segera mengembalikan UKT mahasiswa yang sudah dibayar lebih dulu,” ujarnya.
Keterlambatan ini disebut lebih banyak dipicu proses verifikasi internal kampus yang belum seragam dan cenderung lambat. Di Universitas Mulawarman, pengembalian untuk mahasiswa semester awal mulai berjalan, sementara semester lanjutan masih dalam tahap administrasi.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kecepatan dan akurasi implementasi di lapangan. Tanpa pembenahan teknis, potensi salah persepsi publik akan terus berulang.
Di tengah pengetatan fiskal, langkah Pemprov Kaltim mempertahankan alokasi besar untuk pendidikan mengirim sinyal kuat, sektor ini tetap menjadi prioritas utama. Namun pekerjaan rumah belum selesai, efektivitas distribusi dan akuntabilitas pelaksanaan kini menjadi ujian sesungguhnya bagi program unggulan tersebut.
