Samarinda, Natmed.id – Kepastian jumlah usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur untuk RKPD 2027 masih belum mengerucut. Dari total 161 usulan awal, hanya 25 yang sementara tercatat masuk dalam kamus program.
Namun Pemprov Kaltim menegaskan proses penyaringan bukan bersifat pemangkasan sepihak, melainkan hasil verifikasi sesuai prioritas pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan seluruh usulan legislatif wajib diverifikasi oleh Bappeda sebelum masuk dalam dokumen rencana tahunan pemerintah. Proses ini, katanya, mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permendagri.
“Usulan aspirasi dari legislatif itu akan diverifikasi oleh Bappeda. Memverifikasinya disesuaikan dengan program prioritas pembangunan, jadi prioritasnya ada di RKPD 2027, ke sana usulan itu dicocokkan,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 6 April 2026.
Penyusutan jumlah usulan bukan akibat intervensi ataupun keinginan gubernur, melainkan ketentuan regulasi yang mengharuskan sinkronisasi dengan target pembangunan daerah.
“Ini bukan masalah mengikuti keinginan gubernur. Permendagri mengamanatkan bahwa aspirasi itu disampaikan untuk memperkaya rencana kerja pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah melakukan verifikasi agar usulan sesuai prioritas,” jelasnya.
Keluhan dari DPRD sebelumnya muncul karena jumlah usulan yang diakomodasi mengecil drastis. Sejumlah anggota dewan menilai mekanisme ini membuat fungsi aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi.
Menanggapi hal tersebut, Sri Wahyuni menilai persoalan ini hanya perbedaan persepsi. Menurutnya, penyaringan dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan keterbatasan anggaran daerah.
“Jadi bukan dipangkas. Menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Kalau semuanya bisa dialokasikan untuk pembangunan, ya mengapa tidak,” ujarnya.
Mengenai angka 25 usulan yang beredar, Sri Wahyuni menegaskan bahwa jumlah tersebut belum final. Proses verifikasi masih berjalan dan bisa berubah sesuai hasil pembahasan teknis.
“Angka 25 itu bukan final. Kan masih diverifikasi. Dengan dana yang ada, tentu harus ada prioritas,” katanya.
