Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun buka suara tentang maraknya fenomena doxing terhadap sejumlah pihak yang dinilai mengkritik pemerintah kota (pemkot).
Isu doxing mencuat setelah beberapa akun Instagram menyebarkan identitas pribadi, termasuk data kependudukan dan KTP dari beberapa individu yang aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan maupun kegiatan Pemkot Samarinda.
Hal ini seperti yang dialami oleh influencer lokal dan kontributor media yang kontennya dianggap bertentangan dengan narasi resmi pemerintah.
Andi Harun menegaskan bahwa pihak pemkot tidak pernah membatasi kritik dalam bentuk apa pun, selama disampaikan secara sehat dan berbasis argumen.
“Kritik itu harus memiliki basis argumentasi yang jelas. Yang kita kritik itu gagasannya, bukan orangnya. Kritik yang benar itu adalah kritik yang memiliki landasan logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah,” tegasnya.
Andi Harun menyatakannya usai mengikuti perayaan ulang tahun ke-25 Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) di GOR Kadrie Oening, Selasa malam, 13 Mei 2025.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Samarinda menekankan bahwa budaya kritik adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. Maka, harus terus dirawat oleh semua pihak, baik masyarakat maupun media.
“Nggak ada sama sekali pembatasan. Saya berharap demokrasi ini dipelihara, dirawat. Semua bisa saling memberi masukan. Masyarakat kepada media juga bisa. Media kepada penyelenggara negara juga bisa. Yang penting, spiritnya bukan kebencian,” ia menambahkan.
Menurutnya, bentuk kritik yang sengaja memotong-motong informasi atau membelokkan konteks demi menyerang pribadi, bukanlah bagian dari diskusi sehat dalam negara demokratis.
“Kalau motong-motong video, menampilkan informasi tidak utuh, itu bukan kritik. Itu pembelokan informasi. Kalau ada yang memelintir informasi, entah itu media atau media sosial, berarti otaknya penuh kebencian. Itu bukan cara sehat untuk berdemokrasi,” jelasnya dengan nada serius.
Andi Harun juga menyampaikan bahwa pemkot membuka diri terhadap semua bentuk kritik yang bersifat membangun. Ia menegaskan, selama substansi kritik menyasar kebijakan, maka pemerintah akan menggunakan itu sebagai alat evaluasi.
“Spiritnya membangun. Disampaikan argumentasinya, supaya pemerintah punya dasar. Kita punya alat untuk mengevaluasi apa yang dikritik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ruang publik seharusnya diisi oleh diskusi yang konstruktif, bukan ajang saling menjatuhkan.
“Pokoknya serba sehat. Hidup sehat, pemerintahan sehat, medianya sehat, dan kritiknya juga harus sehat. Kategori kritik yang sehat itu adalah yang disampaikan dengan dasar dan argumen yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan,” sambungnya.
Saat disinggung mengenai keberadaan akun-akun anonim di media sosial yang kerap menyasar pribadi para pengkritik Pemkot, Andi Harun mengaku tak begitu memperhatikan.
“Saya juga nggak lihat. Saya nggak main media sosial. Nggak ada juga manfaatnya,” katanya sembari tersenyum.
Namun, ia berharap agar semua pihak yang terlibat dalam ruang diskusi publik, termasuk pemilik akun media sosial dapat menahan diri dan tidak menyerang pribadi lawan diskusinya. Menurutnya, menjaga kualitas ruang publik adalah tanggung jawab bersama.
“Yang kita harapkan adalah semua bisa menyampaikan pendapatnya dengan cara-cara yang sehat, supaya demokrasi kita tetap hidup,” tuturnya.
Sebagai informasi, isu doxing ini sebelumnya viral di beberapa forum media sosial lokal Samarinda, terutama sejak munculnya unggahan yang mencantumkan data pribadi individu yang dianggap kontra terhadap kegiatan Pemkot. Sejumlah aktivis media dan pegiat digital mengecam tindakan tersebut, karena dinilai berbahaya dan bisa melanggar privasi serta hukum perlindungan data.
Fenomena ini pun memantik diskusi publik soal batas etis dalam menyampaikan kritik maupun membela pemerintah. Pemerhati media menilai, pemimpin daerah perlu memberi contoh dengan tetap menjunjung keterbukaan informasi. Juga menghormati kebebasan berekspresi, tanpa harus menciptakan ketakutan atau tekanan terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan.
Dengan pernyataan terbuka Wali Kota Samarinda diharapkan tetap menjaga ruang demokrasi di kota ini. Kemudian, tidak dikaburkan oleh aksi-aksi yang menjurus ke intimidasi atau penyalahgunaan data pribadi.
