Samarinda, Natmed.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Mei hingga Agustus 2026.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menegaskan bahwa akurasi data hasil sensus ini akan menjadi penentu kualitas kebijakan ekonomi Kota Tepian selama satu dekade ke depan.
Ia menekankan bahwa sensus ini merupakan instrumen vital bagi pemerintah daerah untuk memahami struktur ekonomi terkini, mengingat pendataan ini hanya dilakukan satu kali dalam 10 tahun.
“Artinya kita support kegiatan itu, karena dari sensus ekonomi ini kita akan tahu data-data terkini, sepuluh tahun terakhir. Terakhir kan ini kan sensus sepuluh tahun sekali,” ujar Iswandi usai menghadiri sosialisasi bersama jajaran BPS pada Rabu, 15 April 2026.
Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah keengganan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur karena adanya kekhawatiran terkait privasi atau keterkaitannya dengan sektor perpajakan.
Iswandi, yang pernah memiliki pengalaman langsung sebagai petugas sensus lapangan saat masih berstatus mahasiswa pada tahun 1996, memahami betul kompleksitas psikologis di lapangan.
“Karena ini menyangkut masalah ekonomi, ini kan agak ribet. Biasa masyarakat itu agak was-was memberikan data. Sosialisasi-sosialisasi itu yang harus kita maksimalkan,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Iswandi menawarkan langkah konkret dengan melibatkan seluruh elemen legislatif.
Jika diperlukan, 45 anggota DPRD Kota Samarinda siap turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kita bergerak dari camat, lurah, ke RT. Kalau memang kesusahan, kita turunkan 45 anggota Dewan ini di dapil masing-masing untuk membantu sosialisasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara menyeluruh dengan metode door-to-door (pintu ke pintu), bukan sekadar pengambilan sampel.
Hal ini bertujuan agar tidak ada satu pun unit usaha yang terlewatkan, mulai dari sektor mikro hingga korporasi besar.
“Sensus ini semuanya, door-to-door, bukan sampling. Biar kelihatan nanti di rumah itu punya usaha atau tidak, ada kegiatan ekonomi atau tidak,” ungkap Supriyanto.
Cakupan pendataan ini meliputi berbagai skala usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Supriyanto mengapresiasi dukungan DPRD, terutama dalam hal mediasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang terkadang memiliki akses yang lebih ketat bagi petugas lapangan.
“UMKM semuanya, mikro, kecil, menengah, besar, termasuk yang besar. Kalau mereka (petugas) susah memanggil perusahaan besar, nanti kita (DPRD) yang panggil. Kalau kesusahan menggerakkan Lurah untuk sosialisasi, nanti kita bantu,” tambah Iswandi.
Dukungan DPRD tidak hanya berhenti pada level sosialisasi, tetapi juga pada aspek teknis dan fasilitasi anggaran jika diperlukan dalam lingkup koordinasi daerah.
Iswandi berharap BPS dapat menyusun manajemen lapangan yang matang agar data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan wajah ekonomi Samarinda yang sesungguhnya.
Melalui sinergi antara BPS sebagai eksekutor data dan DPRD sebagai pengawal kebijakan, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar tanpa ada resistensi dari masyarakat, sehingga pemerintah memiliki basis data yang kuat untuk mendorong kesejahteraan warga Samarinda.
