Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Samarinda

Andi Harun Pertanyakan Transparansi Pemprov dan Kritik Diksi Tak Patut

15 April 2026
in Samarinda
A A
Andi Harun Kritik Kesalahan Narasi dalam Pergub Soal Kesehatan

Teks: Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat menanggapi pertanyaan pada diskusi terbuka, Selasa malam, 14/4/26 (Natmed.id/sukri)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun melayangkan kritik tajam terkait prinsip tata kelola pemerintahan (good governance) yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam kebijakan redistribusi BPJS.

Selain mempersoalkan transparansi data, ia juga menyayangkan gaya komunikasi oknum pejabat provinsi yang dinilai tidak mencerminkan etika birokrasi yang sehat dalam melayani kepentingan publik.

Persoalan utama yang disoroti adalah klaim Pemprov Kaltim mengenai adanya kajian dan evaluasi komprehensif yang mendasari pemindahan beban iuran 49.742 jiwa ke daerah.

Andi Harun menegaskan bahwa sebagai pihak yang terdampak langsung, Pemerintah Kota Samarinda seharusnya dilibatkan atau setidaknya diberikan akses terhadap dokumen tersebut.

“Jika memang ada evaluasi komprehensif, sebagai mitra sejajar dalam pemerintahan, kami berhak mengetahui isinya agar kebijakan ini memiliki landasan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Andi Harun pada penyampaiannya, Selasa 14 April 2026

Ia menambahkan bahwa tanpa keterbukaan informasi, kebijakan redistribusi ini terkesan dipaksakan dan mengabaikan prinsip akuntabilitas publik.

Tidak hanya soal teknis, Andi Harun juga memberikan catatan merah terhadap perilaku komunikasi oknum pejabat di lingkungan provinsi. Ia menilai penggunaan bahasa yang tidak profesional dapat merusak hubungan kerja sama antarlembaga pemerintah.

“Sangat disayangkan adanya penggunaan diksi yang kurang pantas, seperti istilah disusuin, dalam menanggapi persoalan pelayanan kesehatan masyarakat. Urusan nyawa dan hak dasar warga adalah hal sakral yang harus dibahas dengan kepala dingin dan profesionalisme tinggi, bukan dengan bahasa yang merendahkan martabat birokrasi,” ungkapnya.

Menurutnya, etika komunikasi adalah cermin dari kematangan sebuah institusi dalam mengelola konflik dan mencari solusi bagi rakyat.

Wali Kota Andi Harun memperingatkan bahwa tata kelola yang buruk dan ego sektoral bisa berdampak fatal pada akses kesehatan di rumah sakit atau puskesmas. Tanpa sinkronisasi yang jelas, masyarakat berisiko terjepit di antara perdebatan administratif kedua belah pihak.

“Kita tidak ingin ada warga yang ditolak saat berobat hanya karena status kepesertaannya bermasalah akibat prosedur yang dipaksakan di tengah jalan,” jelasnya.

Selain itu, Andi Harun mendesak agar Pemprov Kaltim mengedepankan semangat kolaborasi daripada instruksi searah yang membebani pemerintah kabupaten/kota.

“Kita membutuhkan collaborative governance yang harmonis dan saling menghormati. Setiap kebijakan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diputuskan melalui meja diskusi yang resmi, didasari data yang valid, dan disampaikan dengan cara-cara yang santun sesuai etika pemerintahan,” pungkas Andi Harun.

Tags: Andi HarunBPJSWali Kota Samarinda
natmed

natmed

Baca Juga

Bangga Jadi Pemuda Tani, Dorong Jadi Industri Menjanjikan

Bangga Jadi Pemuda Tani, Dorong Jadi Industri Menjanjikan

31 Mei 2026
3.3k
PLTA Batoq Kelo akan Bawa Mahakam Ulu dari Halaman Belakang Jadi Halaman Depan Kalimantan Timur

SPMB Seharusnya Jadi Solusi Terbaik Pendidikan, Bukan Polemik Menahun

25 Mei 2026
3.3k
Samarinda Sepakati 6 Raperda Baru, Andi Harun Ungkap 150 Hektare Lahan Pemkot Raib

Samarinda Sepakati 6 Raperda Baru, Andi Harun Ungkap 150 Hektare Lahan Pemkot Raib

13 Mei 2026
3.3k
Banyak Warga Belum Punya KTP, Akses Pendidikan Anak di Batu Besaung Jadi Terkendala

Langkah Andi Harun Dinilai Wajar, Data NPL Bankaltimtara Harus Dibuka

8 Mei 2026
3.3k
Next Post
Guru Dituntut Adaptif Digital, Disdikbud Samarinda Fokus Pelatihan Berkelanjutan

Guru Dituntut Adaptif Digital, Disdikbud Samarinda Fokus Pelatihan Berkelanjutan

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.