Kukar, Natmed.id – Program transmigrasi yang dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi dinilai membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sejumlah daerah yang dulunya kurang berkembang, kini telah menjadi pusat ekonomi baru yang berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar Akhmad Taufik Hidayat menilai bahwa program transmigrasi telah memberikan manfaat nyata bagi Kukar.
Wilayah yang sebelumnya sepi kini mulai berkembang, terutama di kecamatan seperti Tenggarong Seberang dan Sebulu.
“Transmigrasi di Kukar sudah terlihat hasilnya. Wilayah yang dulu masih sepi kini berkembang pesat, baik dari sisi infrastruktur maupun perekonomian,” ujarnya, Senin, 17 Maret 2025.
Menurutnya, Kementerian Transmigrasi telah memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal.
Dengan adanya dukungan program ini, masyarakat di daerah transmigrasi kini memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan publik.
Rapat koordinasi yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Sekda Kukar membahas lebih lanjut tentang strategi integrasi dalam bidang agraria, tata ruang, kehutanan, serta informasi geospasial.
Sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai.
Dalam pemaparannya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengkaji berbagai tantangan dalam program transmigrasi selama tiga bulan terakhir.
Menurutnya, pendekatan transmigrasi di masa lalu cukup efektif dalam mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa hingga tujuh persen. Selain itu, program tersebut juga berhasil menciptakan ribuan desa baru serta menjadi cikal bakal sejumlah ibu kota kecamatan dan kabupaten di berbagai wilayah.
Namun, ia mengakui bahwa pendekatan berbasis kuantitas yang digunakan sebelumnya perlu diperbarui.
Program yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan dinamika sosial di daerah tujuan kerap memunculkan masalah baru, termasuk kecemburuan sosial.
Oleh karena itu, strategi baru kini lebih menekankan pada pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi, bukan sekadar pendistribusian penduduk.
“Fokus kita sekarang adalah menciptakan kawasan transmigrasi yang produktif secara ekonomi dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar menempatkan orang di lokasi baru,” katanya.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan, baik melalui sektor pertanian, perkebunan, maupun industri lainnya.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut dan mencegah munculnya permasalahan sosial yang sering terjadi di masa lalu.
Selain itu, permasalahan utama yang selama ini menghambat keberhasilan transmigrasi, seperti kepemilikan lahan dan legalitas hak atas tanah, juga menjadi perhatian serius.
Konflik agraria yang kerap muncul akibat ketidaksesuaian tata ruang harus segera diselesaikan agar masyarakat dapat lebih tenang dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian permasalahan pertanahan di kawasan transmigrasi. Dengan adanya kolaborasi ini, kami optimis hambatan-hambatan yang ada bisa segera diatasi,” tandasnya. (adv)
