Samarinda, Natmed.id – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim masa bakti XXII periode 2024–2029 resmi dikukuhkan di Hotel Grand Verona Samarinda, Jumat 15 Mei 2026.
Pengukuhan kepengurusan baru itu menjadi momentum konsolidasi organisasi guru di tengah berbagai tantangan pendidikan, mulai dari persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, perlindungan profesi, hingga tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia di era digital dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua PGRI Kaltim Dr Rediyono menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak hanya berfungsi sebagai wadah profesi, tetapi juga menjadi ruang perjuangan bagi guru di Kaltim.
Kualitas pendidikan tidak akan berjalan optimal apabila kesejahteraan guru masih menjadi persoalan mendasar.
“Hidup guru itu artinya guru harus sejahtera. Guru cukup sandang pangan, bisa membiayai anak-anaknya sekolah sampai kuliah dan bisa hidup halal. Karena itu negara harus hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada guru,” ujar Rediyono.
PGRI harus menjadi rumah besar bagi para guru untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan sekaligus perlindungan profesi di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.
“PGRI ini rumah perjuangan guru, rumah untuk meningkatkan kualitas SDM guru, dan rumah untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik sesuai amanat konstitusi,” katanya.
Tingginya kerentanan profesi guru di tengah perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola hubungan sosial di masyarakat.
Guru kini semakin sering berhadapan dengan persoalan hukum maupun konflik sosial yang muncul dari dinamika pendidikan modern.
“Guru di era sekarang sangat rentan terhadap konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu. Karena itu perlindungan hukum bagi guru menjadi penting,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, PGRI Kaltim juga menekankan pentingnya solidaritas organisasi. Jumlah anggota PGRI di Kalimantan Timur disebut mencapai sekitar 72 ribu orang yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Besarnya jumlah guru itu harus menjadi kekuatan sosial untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Guru itu agen perubahan. Bisa mempengaruhi keluarga, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Negara yang maju adalah negara yang serius membangun pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Teguh Sumarno menilai Kaltim memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga IKN yang membutuhkan kualitas SDM unggul.
Pemerintah daerah agar tidak memandang guru sekadar tenaga kerja biasa, melainkan pilar utama pembangunan daerah.
“Kaltim nanti menjadi ikon dunia karena sumber daya alamnya. Tapi keberhasilan pembangunan itu tergantung kualitas manusianya, dan kualitas manusia dibangun oleh guru,” kata Teguh.
Teguh beberapa kali menyinggung pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Ia bahkan menyebut kualitas tata kelola daerah sangat berkaitan dengan perhatian terhadap sektor pendidikan.
“Kalau guru tidak diperhatikan, tata kelola daerah juga akan sulit baik. Tapi kalau guru diperhatikan, pembangunan daerah akan lebih mudah berjalan,” tegasnya.
Ia juga meminta pengurus PGRI di daerah tetap menjaga kekompakan organisasi sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah tanpa meninggalkan fungsi kritis organisasi profesi.
“PGRI itu organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Karena itu perjuangan kesejahteraan guru tidak boleh berhenti,” tandasnya.
