Samarinda, Natmed.id – Pelaksanaan Posyandu Serentak dalam rangka Gerakan Ayoo Serentak Pencegahan Stunting (GASPeS) di Samarinda mendapat sorotan DPRD.
Selain tingginya antusiasme di lapangan, tingkat kehadiran masyarakat dinilai masih jauh dari target, sementara fasilitas di sejumlah posyandu juga belum memadai.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Riska Wahyuningsih menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Posyandu Sehati, Kelurahan Sidodamai, Kamis 30 April 2026.
“Hari ini kami targetkan kunjungan di enam puskesmas. Ini sudah posyandu yang ketiga, dan alhamdulillah masyarakatnya antusias,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui tingkat kunjungan warga belum sesuai harapan. Dari target kehadiran yang ditetapkan, realisasi di lapangan masih rendah.
“Misalkan target 80 orang yang berkunjung, yang datang hanya sekitar 20 persen, paling tinggi 30 persen,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi catatan serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Menurutnya, perlu pendekatan baru agar masyarakat lebih tertarik datang ke posyandu, tidak hanya mengandalkan jadwal rutin.
“Mungkin kita harus membuat sesuatu yang lebih menarik supaya masyarakat mau datang ke posyandu,” ujarnya.
Selain persoalan partisipasi, Riska juga menyoroti keterbatasan fasilitas yang masih ditemui di sejumlah posyandu. Ia menyebut banyak sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan.
“Fasilitasnya belum memadai. Masih banyak yang perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengaku telah mengarahkan pokok-pokok pikirannya (pokir) pada tahun anggaran 2025 untuk mendukung penguatan posyandu, baik dari sisi pengadaan alat maupun pembangunan gedung.
“Tahun 2025 ini pokir saya khusus untuk posyandu, pengadaan alat-alat yang masih kurang dan pembangunan gedung posyandu,” katanya.
Ia juga membuka peluang penambahan anggaran pada tahun berikutnya, apabila dukungan pokir masih tersedia, dengan harapan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.
“Saya tadi juga bertanya, kalau memungkinkan di 2026 kita tambah lagi, supaya masyarakat lebih tertarik datang,” ujarnya.
Di sisi lain, peran kader posyandu dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun hingga saat ini, insentif bagi kader belum menjadi pembahasan khusus di Komisi IV.
“Kalau di Komisi IV belum ada pembahasan khusus soal insentif kader, tapi ini akan kami sampaikan ke ketua komisi,” katanya.
Menurutnya, pemberian insentif dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan semangat kader dalam menggerakkan masyarakat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi lapangan DPRD terhadap pelaksanaan program GASPeS yang digelar serentak di berbagai wilayah Samarinda. Program tersebut bertujuan meningkatkan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak sekaligus menekan angka stunting.
Riska berharap masyarakat lebih aktif memanfaatkan posyandu sebagai layanan kesehatan dasar yang mudah diakses.
“Ayo datang ke posyandu, supaya stunting bisa kita tekan,” ujarnya.
