Samarinda, Natmed.id – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang sempat viral terkait perbandingan peran keluarga dalam pemerintahan menuai kritik dari internal Partai Gerindra.
Kader Gerindra Akhmed Reza Fachlevi menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Reza menyayangkan penyebutan nama keluarga Presiden RI, khususnya Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, dalam konteks yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi di daerah.
“Saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan Pak Gubernur yang membawa nama keluarga besar Presiden, yaitu Pak Prabowo, dengan menyamakan kondisi yang ada di Kaltim” ujarnya, Jumat 24 April 2026.
Reza menilai kepala daerah perlu membedakan secara jelas antara kepentingan keluarga dan urusan pemerintahan.
“Publik tidak mempermasalahkan hubungan keluarga, tapi ketika masuk ke ranah pengambilan kebijakan, itu menjadi persoalan,” katanya.
Perbandingan yang disampaikan Gubernur tidak relevan, mengingat posisi Hashim Djojohadikusumo di tingkat nasional tidak mencampuri langsung jalannya pemerintahan.
“Pak Hasyim itu sebagai penasehat dan Utusan Khusus, tapi tidak cawe-cawe dalam pemerintahan. Sangat berbeda dengan yang disampaikan,” ucapnya.
Lebih jauh, Reza mempertanyakan alasan keterlibatan pihak keluarga dalam peran yang dinilai strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan, menurutnya, sudah memiliki perangkat lengkap untuk menjalankan fungsi tersebut.
“Kita punya Wakil Gubernur, Sekda, Asisten, kepala OPD, hingga Tim Ahli. Fungsinya apa kalau kemudian hanya satu orang yang terlihat dominan?” ujarnya.
Jika berkaitan dengan urusan partai, mekanisme penugasan seharusnya melalui struktur partai, bukan melibatkan keluarga dalam urusan pemerintahan.
“Kalau urusan partai, ada sekretaris partai, wakil ketua, dan pengurus lainnya. Ini yang menjadi pertanyaan publik, kenapa harus keluarga yang dipercayakan,” katanya.
Reza meminta Gubernur melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan komunikasi publik agar tidak memicu kegaduhan yang berlarut.
“Lebih baik mengevaluasi kinerja dan kebijakan. Jangan membuat keadaan semakin gaduh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya fokus pada pembangunan daerah dan menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Timur.
“Masyarakat Kaltim perlu diayomi dan diberikan pembuktian. Gubernur harus menjadi tokoh sentral dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Reza mengajak semua pihak menghentikan narasi yang mengaitkan persoalan daerah dengan konteks nasional yang tidak relevan.
“Stop membuat narasi yang mengaitkan daerah dengan nasional. Mari kita bangun Kaltim secara tenang, aman, damai dan sejuk,” tegasnya.
