Samarinda, Natmed.id – Penutupan 12 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda memicu langkah lanjutan dari DPRD.
Wakil Ketua DPRD Samarinda Celni Pita Sari menyebut pihaknya segera bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kita akan bersurat ke DLH untuk segera menindak dan melakukan penyidikan, bukan hanya ke 12 dapur itu, tapi juga dapur MBG lainnya di Samarinda,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar kesehatan, pengelolaan limbah, serta kelengkapan administrasi. Dapur yang belum memenuhi ketentuan diminta menghentikan operasional sementara.
“Harus dicek apakah sudah sesuai standar kesehatan dan limbah. Kalau tidak, kita minta didata dan sementara ditutup dulu sambil berproses,” katanya.
DPRD juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak membuka dapur tanpa perencanaan matang, terutama terkait dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.
“Jangan asal buka tanpa memperhitungkan risiko, baik untuk lingkungan maupun masyarakat,” tegasnya.
Meski terjadi penutupan, DPRD belum menerima laporan kekurangan layanan MBG di lapangan. Namun, keluhan terkait kualitas makanan justru mulai bermunculan.
“Untuk saat ini belum ada laporan kekurangan, tapi yang paling banyak justru keluhan terkait makanan itu sendiri,” ungkap Celni.
DPRD turut menyoroti kemampuan penyedia jasa dalam mengelola dapur berskala besar. Produksi makanan dalam jumlah ribuan porsi per hari dinilai membutuhkan kesiapan teknis dan pengalaman yang memadai.
“Memasak untuk 3.000 orang dalam satu hari itu tidak mudah. Harus benar-benar dipersiapkan,” ujarnya.
Karena itu, ke depan diharapkan penyedia yang terlibat merupakan pihak yang memiliki pengalaman di bidang catering, bukan sekadar mengejar proyek.
“Yang kita harapkan adalah yang memang berkecimpung di dunia catering, bukan yang hanya ambil pekerjaan,” katanya.
Selain aspek teknis, DPRD juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program MBG, termasuk ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Kalau memang tidak membutuhkan, sebaiknya tidak perlu. Karena program ini biayanya besar dan bisa menggerus kegiatan lain,” ucap Celni.
