Samarinda, Natmed.id – Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim mulai memanaskan persiapan menjelang rencana aksi demonstrasi besar bertajuk Demo Akbar Jilid III yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 mendatang.
Koordinator APM Erly Sopiansyah mengatakan pihaknya telah membuka sejumlah posko di berbagai wilayah sebagai bagian dari konsolidasi massa menjelang aksi.
Hingga H-6 pelaksanaan aksi, jumlah massa yang terkonfirmasi telah mendekati target awal yang dipatok sekitar 4.000 peserta.
“Kita sudah persiapan. Posko sudah kita buka di enam sampai delapan titik, baik di Samarinda maupun luar Samarinda. Persiapan kita makin matang mendekati H-6 ini,” kata Erly usai pertemuan dengan Ketua DPW PAN Kaltim di Hotel Harris Samarinda, Kamis 14 Mei 2026.
Hingga kini sedikitnya 102 organisasi telah bergabung dalam aliansi tersebut, dengan keterlibatan massa dari delapan kabupaten dan kota di Kaltim.
“Yang sudah konfirmasi ke kami hampir 3.000-an. Target kita sekitar 4.000 bahkan mungkin lebih,” ujarnya.
Selain konsolidasi massa, APM juga mulai melakukan safari politik atau roadshow ke sejumlah pimpinan partai politik yang sebelumnya mendukung usulan hak angket di DPRD Kaltim.
Pertemuan pertama dilakukan bersama Ketua PAN Kaltim Erwin Izharuddin. Dalam pertemuan itu, APM mengaku mendapatkan penjelasan terkait dinamika internal PAN mengenai kelanjutan hak angket.
“Kita berdialog panjang dan beliau menyampaikan apa yang terjadi di dalam PAN mengenai hak angket ini. Jadi kami memahami bahwa hak angket terus berjalan, hanya ada sedikit rapat internal untuk peninjauan ulang,” kata Erly.
Roadshow tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan komitmen partai-partai terhadap usulan hak angket yang sebelumnya telah bergulir di DPRD Kaltim.
APM juga berencana melakukan audiensi resmi dengan seluruh fraksi di DPRD Kaltim untuk mempertanyakan perkembangan tindak lanjut hak angket.
“Kita akan mempertanyakan kembali sejauh mana yang telah dilakukan fraksi-fraksi yang sebelumnya menandatangani. Kita akan datang audiensi langsung,” ujarnya.
Ia mengatakan surat permohonan audiensi telah dikirim dan pertemuan diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan sekitar 50 perwakilan aliansi.
Adapun partai-partai yang telah dijalin komunikasi antara lain PKB, PDIP, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat hingga PAN.
“Semua sesuai dengan aksi sebelumnya yang menandatangani pakta integritas,” katanya.
Sementara untuk Partai Golkar, Erly menilai partai tersebut sejak awal tidak menunjukkan dukungan terhadap agenda hak angket.
“Kalau Golkar kan tidak mendukung hak angket. Saya kira mereka tidak mendukung pergerakan masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Dalam aksi 21 Mei nanti, massa disebut akan bergerak di dua titik utama, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Tekanan aksi nantinya tidak hanya diarahkan pada isu hak angket, tetapi juga mendorong aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kaltim.
“Kita akan menekan aparat penegak hukum bagaimana evaluasi menyeluruh terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim ini, termasuk ke Kejagung dan KPK,” tegasnya.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai substansi dugaan persoalan yang akan dibawa dalam aksi tersebut.
Rencana demonstrasi besar itu diperkirakan kembali memanaskan dinamika politik daerah di tengah tarik ulur pembahasan hak angket yang hingga kini belum dijadwalkan masuk rapat paripurna DPRD Kaltim.
