Samarinda, Natmed.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menjawab keluhan dari sejumlah mahasiswa tentang tertahannya Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).
Ia menegaskan bahwa situasi tersebut berkaitan dengan skema lama BKT yang telah digantikan dengan Gratispol, program unggulan Gubernur Kaltim saat ini, Rudy Mas’ud.
“Yang tertahan itu kan program tahun sebelumnya, BKT. Nah, makanya pak gubernur sekarang tidak lagi menggunakan istilah beasiswa karena skemanya rumit, birokratis, dan kadang menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa,” ungkap Darlis di Lantai 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin, 28 April 2025.
Menurutnya, program Gratispol sengaja dirancang agar tidak melibatkan mahasiswa secara langsung dalam urusan administratif dengan pemerintah provinsi. Fokus program ini adalah pembayaran langsung dari APBD ke perguruan tinggi melalui skema kerja sama resmi.
“Sekarang itu berbasis MoU antara pemerintah provinsi dan perguruan tinggi. Jadi, mahasiswa tidak perlu lagi mengurus sana-sini. Selama mereka diterima di kampus yang sudah menjalin MoU, maka biaya UKT (uang kuliah tunggal) mereka akan dibayarkan langsung oleh pemerintah provinsi. Ini sistem yang lebih rapi dan efisien,” jelasnya.
Namun, Darlis mengakui bahwa adanya transisi dari skema BKT ke Gratispol sempat menimbulkan kebingungan dan keluhan.
Kondisi ini rata-rata dihadapi oleh mahasiswa yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi beasiswa, tetapi tidak menerima dana secara utuh. Hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Memang kemarin ada pemotongan nilai beasiswa. Proses seleksi sudah jalan, tapi kemudian anggaran direvisi. Akibatnya, ada yang sudah dinyatakan lolos, tapi dananya tidak dibayarkan penuh. Ada yang cuma menerima 75 persen, sisanya tidak cair karena pergeseran anggaran,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa pergeseran tersebut bukan kebijakan dari Gubernur Kaltim saat ini. Namun, warisan anggaran dari pemerintahan sebelumnya.
Darlis mengatakan bahwa pemerintah sekarang sudah merespons situasi itu dengan menetapkan skema baru melalui program Gratispol.
“Gratispol ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Untuk 2025 yang akan menerima manfaat adalah mahasiswa semester 1 dan semester 3,“ ujarnya.
“Untuk yang semester 5 ke atas belum terakomodasi tahun ini, karena keterbatasan anggaran. Anggaran Gratispol sudah diketok di APBD sebesar Rp750 miliar. Kalau dipaksakan ke semua jenjang, ya tidak cukup dananya,” ujarnya.
Meski begitu, Darlis meminta para mahasiswa yang merasa dirugikan agar bersabar. Ia berharap program ini bisa terus berkembang dan mencakup lebih banyak jenjang pendidikan ke depan.
“Yang kemarin terpotong, insyaallah bisa tercover tahun depan. Tapi untuk sekarang, kita harus ikuti aturan dan kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya.
