Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan mengungkapkan pendapatnya tentang arah dan konsepsi pendidikan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, pendekatan berbasis sekolah unggulan diterapkan dengan hati-hati meski bertujuan menguatkan sekolah menengah atas dalam mencapai standar.
“Ini sebenarnya menjadi bagian dari kritik kami juga. Ada dua perspektif pemikiran di tengah masyarakat pendidikan hari ini. Sebagian melihat sekolah unggulan itu penting, tapi sebagian lainnya, termasuk kami, memandang bahwa tidak perlu ada pilot-pilot proyek seperti ini,” kata Agusriansyah belum lama ini.
Ia menjelaskan, ketika sekolah mulai dikotak-kotakkan menjadi unggulan dan non-unggulan, akan ada risiko pergeseran perhatian dan kebijakan publik. Dari yang semula merata menjadi hanya berfokus pada proyek-proyek tertentu.
Hal ini, menurutnya, justru bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kekhawatirannya adalah, ketika perhatian dan kebijakan hanya terserap ke sekolah-sekolah unggulan, maka sekolah lainnya bisa tertinggal. Padahal, misi pendidikan kita seharusnya menjangkau seluruh peserta didik, bukan hanya sebagian kecil yang masuk kategori ‘unggul’,” tambahnya.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya kepercayaan pada kemampuan lokal. Ia menyebutkan bahwa Kaltim memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, hingga para tenaga medis yang mampu bersaing secara nasional.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak ragu mengembangkan potensi yang ada di daerah. Hal ini tanpa harus selalu mengikuti arus program-program sentralistik dari pusat.
“Catatan saya, mudah-mudahan Pemprov Kaltim ke depan yakin bahwa universitas-universitas yang ada, para dokter, dan para ahli manajemen pendidikan yang kita miliki, insyaallah tidak kalah kualitasnya dengan daerah lain,” tegasnya.
Agusriansyah berharap agar setiap program pendidikan yang dikembangkan, baik dari pusat maupun daerah, tetap berpijak pada prinsip keadilan, pemerataan akses, dan penguatan sistem secara menyeluruh.
Kemajuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh label “unggulan”, tetapi oleh seberapa luas dan merata kualitas pendidikan itu bisa diakses oleh seluruh anak bangsa.
