Samarinda, Natmed.id – Meski secara umum penerapan sistem kerja digital di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berjalan sukses, Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan catatan kritis terhadap sejumlah instansi yang dinilai memiliki tingkat kepatuhan rendah.
Dalam evaluasi terbaru, Andi Harun menemukan adanya ketimpangan kedisiplinan yang cukup mencolok pada beberapa perangkat daerah.
Berdasarkan data dashboard monitoring, terdapat tiga unit kerja yang menjadi perhatian serius karena tidak memenuhi standar kepatuhan yang diharapkan, yakni Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), serta Sekretariat DPRD Samarinda.
Andi Harun mengungkapkan kekecewaannya terhadap progres pelaporan kinerja pada instansi tersebut yang dinilai jauh tertinggal dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Ada tiga yang menjadi catatan kita hari ini. Pertama adalah Dinas Perikanan, kemudian Dinas DP2PA, dan yang ketiga adalah Sekretariat DPRD Samarinda. Untuk Dinas Perikanan dan DP2PA, tingkat kepatuhannya baru mencapai kisaran 58 persen,” tegas Andi Harun kepada awak media, Jumat, 24 April 2026.
Kondisi berbeda ditemukan di Sekretariat DPRD Samarinda, di mana masalah utama terletak pada sistem yang belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam pantauan pemerintah kota.
“Khusus untuk Sekretariat DPRD, mereka justru belum terkoneksi sama sekali dengan sistem dashboard monitoring kita. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam transparansi data kinerja yang sedang kita bangun,” tambahnya.
Merespons temuan tersebut, Andi Harun langsung memberikan instruksi tegas kepada jajaran asisten dan badan terkait untuk melakukan klarifikasi mendalam.
Ia menekankan bahwa kedisiplinan adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar dalam reformasi birokrasi.
“Saya sudah perintahkan Asisten III dan pihak BKPSDM untuk segera memanggil pimpinan-pimpinan perangkat daerah tersebut. Kita harus tahu apa kendalanya, apakah ini masalah teknis pada sistem atau memang ada faktor kesengajaan dari sumber daya manusianya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap pimpinan dinas bertanggung jawab penuh atas perilaku dan kinerja bawahannya di sistem digital yang telah disediakan.
“Pimpinan harus bisa memastikan semua pegawainya disiplin mengisi laporan harian. Jangan sampai ada pembiaran yang membuat sistem pengawasan kita menjadi tidak efektif hanya karena beberapa oknum atau instansi yang lalai,” lanjutnya.
Evaluasi ini bukan sekadar untuk mencari kesalahan, melainkan bagian dari komitmen besar Pemerintah Kota Samarinda untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya efisiensi dan modernisasi kerja.
“Tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran, sebagaimana arahan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri mengenai efisiensi dan perubahan perilaku pegawai. Kita ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah di Samarinda memiliki ritme kerja yang sama dalam melayani publik secara modern dan transparan,” pungkasnya.
