Samarinda, Natmed.Id – Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru (SPMB) menjadi perhatian serius DPRD Samarinda. Sosialisasi yang dinilai belum merata membuat banyak orang tua masih salah persepsi dalam memilih sekolah untuk anak.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif dan menyentuh langsung masyarakat hingga tingkat RT.
“Harus lebih terbuka. Bisa lewat spanduk di sekolah, media sosial, sampai ke RT-RT. Karena faktanya, masih banyak yang belum paham,” ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB di Arutalla Ballroom Bapperida, Senin, 25 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, dalam beberapa kegiatan reses, banyak warga mengeluhkan ketidaksesuaian antara lokasi tempat tinggal dengan hasil penerimaan sekolah anak mereka.
“Ada yang rumahnya dekat sekolah, tapi tidak diterima. Sementara yang jauh justru diterima. Ini yang jadi tanda tanya besar di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang telah dirancang pemerintah. Padahal, jika dipahami dengan baik, mekanisme SPMB sebenarnya telah mengatur berbagai jalur penerimaan.
Sri Puji juga menyoroti perilaku sebagian orang tua yang tetap memaksakan anak masuk ke sekolah negeri favorit, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kita harus mengetuk kesadaran orang tua. Jangan memaksakan. Karena dampaknya bisa ke psikologis anak,” tegasnya.
Ia menyebutkan, tidak sedikit kasus anak yang justru kehilangan semangat belajar karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Bahkan, ada yang sampai menolak bersekolah.
Fenomena ini diperparah dengan adanya tekanan sosial yang menganggap sekolah negeri lebih unggul dibanding swasta. Padahal, menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh status sekolah.
“Kadang orang tua lebih gengsi. Padahal banyak sekolah swasta yang juga bagus,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait larangan calistung di TK yang dinilai tidak sinkron dengan kurikulum SD.
“Anak kelas 1 sudah dituntut membaca, tapi di TK tidak boleh diajarkan calistung. Ini jadi dilema,” jelasnya.
Akibatnya, banyak orang tua yang akhirnya memasukkan anak ke lembaga les berbayar sebagai solusi alternatif.
“Ini menunjukkan ada masalah di sistem. Harus ada penyesuaian dari pusat,” tambahnya.
Sri Puji berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan pembaruan sistem pendidikan nasional agar lebih selaras dari jenjang dasar.
Sementara itu, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus berpihak pada kepentingan anak dan kemudahan akses masyarakat.
“Yang terpenting adalah anak tetap bisa sekolah, di mana pun itu,” tutupnya.
