Samarinda, Natmed.id – Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) dan Konsultasi Publik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Samarinda kembali menyoroti persoalan klasik: kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan bahwa secara regulasi, sistem penerimaan murid baru sebenarnya sudah cukup jelas. Namun, implementasinya dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
“Juknisnya sudah jelas, daya tampung juga sudah jelas. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar ditaati oleh pelaksana di lapangan?” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Arutalla Ballroom Bapperida, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB. Berdasarkan hasil reses yang dilakukan di sejumlah wilayah, banyak orang tua masih kebingungan terkait sistem zonasi dan peluang anak mereka diterima di sekolah negeri.
“Banyak masyarakat yang belum tahu. Mereka datang ke DPRD, bahkan ke rumah, minta bantuan supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri,” ungkapnya.
Sri Puji juga menyinggung ketimpangan pemerataan pendidikan di Samarinda. Masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses sekolah yang memadai, baik SD maupun SMP. Kondisi ini memperparah persaingan masuk sekolah negeri di kawasan tertentu.
Di sisi lain, pemerintah memiliki komitmen untuk tidak sembarangan membangun sekolah baru demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan dilema baru di tengah masyarakat.
“Di satu sisi kita tidak ingin sekolah swasta mati suri, tapi di sisi lain, kebutuhan akses pendidikan juga harus terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan utama yang terus berulang setiap tahun adalah banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ironisnya, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
“Anak-anak yang tidak diterima ini rata-rata dari desil 1 sampai 4. Bahkan ada yang akhirnya tidak bersekolah,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal ini, DPRD sebelumnya telah mengusulkan skema subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat bersekolah di swasta dengan biaya ditanggung pemerintah. Namun hingga kini, program tersebut belum terealisasi.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kami pesimis pemerintah kota mampu menjalankannya dalam waktu dekat,” jelasnya.
Sri Puji juga menyoroti praktik ‘jalur belakang’ yang masih menjadi isu sensitif dalam penerimaan siswa baru. Ia mengingatkan orang tua untuk tidak memaksakan kehendak demi memasukkan anak ke sekolah tertentu.
“Kalau dipaksakan, dampaknya ke anak juga. Bahkan ada yang sampai mogok sekolah,” tutupnya.
