Samarinda, Natmed.id – Wacana menjadikan Samarinda sebagai kota berbasis jasa, pariwisata, dan kebudayaan dinilai belum sepenuhnya dibarengi dukungan anggaran yang memadai.
Wakil Ketua DPRD Samarinda Celni Pita Sari menyoroti minimnya alokasi dana untuk sektor kebudayaan di tengah dorongan menjadikan festival budaya sebagai identitas baru kota pascatambang.
“Memang kita saat ini harus berpikir Samarinda tidak hanya sebagai kota tambang karena memang 2026 ini sudah kita canangkan Samarinda bebas tambang. Kita akan beralih ke industri, jasa maupun juga pariwisata harus kita kembangkan,” ujarnya, Sabtu 16 Mei 2026.
DPRD bersama bidang kebudayaan tengah menyusun strategi pengembangan industri budaya dan pariwisata agar Samarinda memiliki daya tarik yang mampu bersaing dengan daerah lain di Kaltim.
“Kita lagi berkolaborasi, lagi meramu bagaimana caranya industri kebudayaan yang ada di Kota Samarinda, pariwisata yang ada di Kota Samarinda bisa jauh lebih baik daripada kabupaten kota lainnya,” katanya.
Namun di tengah ambisi tersebut, fakta bahwa anggaran sektor kebudayaan di Samarinda masih sangat terbatas. Alokasi anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp1 miliar lebih dan dinilai belum cukup untuk mendukung pengembangan program budaya secara serius.
“Saat ini hanya tersisa Rp1 miliar sekian lebih. Itu pun mungkin hanya bisa digunakan untuk sosialisasi-sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi memang untuk kebudayaan sangat minim sekali,” tegasnya.
Ia membandingkan kondisi itu dengan Kutai Kartanegara yang disebut mampu mengalokasikan hingga Rp20 miliar untuk sektor pariwisata.
Besarnya dukungan anggaran tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menarik wisatawan dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Contoh di Kukar saja dia menganggarkan Rp20 miliar untuk kegiatan pariwisatanya sehingga bisa menarik minat masyarakat lain untuk datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucapnya.
Penguatan sektor budaya tidak bisa lagi dipandang sekadar kegiatan seremonial tahunan. Budaya dapat menjadi instrumen penting dalam membangun identitas kota sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat.
Salah satu gagasan yang mulai dibahas adalah memperkuat festival budaya melalui regulasi daerah agar memiliki arah pengembangan yang lebih jelas dan berkelanjutan. Meski demikian, penguatan regulasi harus diikuti keberpihakan anggaran.
“Komisi IV akan berkolaborasi dengan bidang kebudayaan untuk kita mencoba menggali apa sih yang bisa kita jual ke masyarakat luar agar bisa mau datang ke Kota Samarinda ini,” katanya.
Selain keterbatasan anggaran, Celni juga menyinggung adanya pengurangan dukungan pada sejumlah program, termasuk kegiatan Disporapar yang dinilai membuat ruang pengembangan budaya semakin sempit.
“Memang untuk kebudayaan sangat minim sekali. Karena di Disporapar pun juga agak-agak dikurangin juga,” ujarnya.
