Samarinda, Natmed.id – Absennya Gubernur Kaltim dalam Seminar Pembangunan bertajuk Arah Pembangunan Kaltim, Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 12 Mei 2026, justru berlangsung tanpa kehadiran satu pun perwakilan utama Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kekecewaan itu disampaikan langsung Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Kaltara Ashan Putra Pradana.
Ketidakhadiran gubernur maupun jajaran strategis pemprov bertolak belakang dengan ajakan dialog yang selama ini kerap digaungkan pemerintah.
“Jujur saya kecewa. Karena beliau selama ini selalu menggaungkan ayo kita duduk bersama, ayo diskusi dalam forum. Nah sekarang forum itu sudah dibuat, tapi justru tidak ada perwakilan dari Pemprov,” kata Ashan, Selasa 12 Mei 2026
Jika gubernur berhalangan hadir, setidaknya pemerintah menghadirkan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, atau Kepala Bappeda sebagai representasi kebijakan pembangunan daerah.
“Harusnya kalaupun tidak ada gubernur, minimal wakil gubernur. Kalau tidak ada wakil gubernur, ya Sekda. Kalau Sekda juga tidak ada, minimal Kepala Bappeda. Karena mereka yang memahami arah pembangunan, penganggaran, dan perencanaan daerah,” tegasnya.
Ashan menilai forum tersebut bukan sekadar seminar seremonial, melainkan ruang dialektika publik untuk menguji arah pembangunan Kaltim ke depan, termasuk relevansi antara visi-misi pemerintah dengan dokumen RPJMD dan RKPD.
“Nah, seminar pembangunan ini sebenarnya ruang dialektik kita dengan pemerintah provinsi. Kita ingin melihat apakah program-program yang ada itu benar-benar relevan atau hanya menjadi dongeng politik semata,” ujarnya.
Paradigma pembangunan yang menurutnya masih terlalu berorientasi pada infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam, sementara pembangunan manusia belum menjadi perhatian utama.
“Prospek pembangunan Kaltim ini mau dibawa ke mana? Mau dibawa menambang semua? Belum tentu. Yang paling penting justru bagaimana pemerintah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,” katanya.
Menurut Ashan, daerah yang kuat bukan hanya ditopang kekayaan sumber daya alam, tetapi kualitas manusianya.
“Daerah yang berhasil itu daerah yang mampu menghasilkan SDM yang punya kualitas, bahkan di atas standar. Itu yang menurut kami harus menjadi atensi pemerintah provinsi hari ini,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, Badko HMI juga menyinggung gelombang keresahan publik yang belakangan muncul terkait berbagai kebijakan daerah.
Hasil seminar, kata Ashan, nantinya akan dirumuskan kembali menjadi rekomendasi yang akan dikawal hingga ke DPRD Kaltim.
“Kemungkinan hasil diskusi ini nanti kami rumuskan lagi dan bisa menjadi acuan untuk dibawa ke DPR agar dikawal serius,” ujarnya.
Terkait ketidakhadiran gubernur, Ashan mengaku mendapat informasi bahwa kepala daerah sedang berada di Jakarta.
Namun ia tetap menyayangkan tidak adanya representasi resmi pemerintah dalam forum yang membahas arah pembangunan daerah tersebut.
“Kita bikin ruang komunikasi dua arah, ayo diskusi. Tapi memang mungkin beliau ada agenda mendadak ke Jakarta. Namun tetap saja, ini patut disayangkan,” tukasnya.
