Kukar, Natmed.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutai Kartanegara terus memperluas langkah strategis untuk memperkuat ekosistem dunia usaha daerah di tengah tekanan kondisi keuangan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya stabil.
Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menjalin kesepahaman bersama dengan PT Tunggang Parangan, badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mengelola potensi bisnis strategis daerah secara bersama-sama.
Penjabat Ketua Kadin Kukar Dedi Sudarya mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Ini langkah yang rasional di tengah kondisi keuangan daerah yang kurang prima seperti sekarang,” ujar Dedi kepada awak media.
Kadin sebagai organisasi dunia usaha tidak hanya berfungsi sebagai wadah pelaku usaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang kompetitif dan produktif.
Dalam pra-nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Direktur PT Tunggang Parangan Awang Muhammad Lutfi kedua pihak sepakat membuka kerja sama di sejumlah sektor potensial, mulai dari logistik maritim, pertanian non ekstraktif, pariwisata hingga hilirisasi industri.
“Ruang lingkupnya cukup luas. Kita bicara identifikasi potensi usaha strategis yang memang bisa dikembangkan bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Selain pengembangan sektor usaha, kerja sama itu juga diarahkan untuk membuka akses pasar dan investor bagi pelaku usaha lokal, khususnya anggota Kadin Kukar.
Dedi menilai selama ini masih banyak pelaku usaha daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan investasi maupun pasar yang lebih luas.
“Tujuan akhirnya tentu bagaimana membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka ruang usaha yang lebih sehat bagi pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Di sisi lain, kerja sama tersebut muncul di tengah mencuatnya isu evaluasi terhadap jajaran direksi PT Tunggang Parangan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar.
Namun Dedi memilih tidak ingin terseret dalam polemik tersebut dan menegaskan fokus utama Kadin tetap berada pada penguatan sektor usaha daerah.
“Pergantian direktur itu domainnya bupati sebagai pemegang saham utama. Urusan kami adalah bagaimana dunia usaha tetap bergerak,” ujarnya.
Ia bahkan menyentil kondisi ekonomi dan lapangan kerja yang menurutnya jauh lebih penting untuk menjadi perhatian bersama dibanding sekadar polemik pergantian direksi.
“Jangan ketika ada isu evaluasi direksi ramai diperdebatkan, tapi saat ekonomi melambat dan masyarakat susah cari kerja semuanya diam,” katanya.
Dunia usaha di Kukar harus memiliki mental bertahan dan terus bergerak menghadapi berbagai dinamika daerah.
“Mental kita harus mental petarung. Bagaimanapun kondisi daerah, dunia usaha harus tetap bergerak. Orang Kutai harus begitu,” pungkasnya.
