Samarinda, Natmed.id – Tantangan debat terbuka oleh mahasiswa kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ternyata hoaks alias berita bohong. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menegaskan flyer yang beredar di media sosial terkait agenda debat tersebut tidak pernah dikirim secara resmi kepada Gubernur Kaltim.
Kepala Diskominfo Kaltim sekaligus Juru Bicara Pemprov Kaltim Muhammad Faisal memastikan tidak pernah ada konfirmasi resmi terkait agenda debat sebagaimana tercantum dalam flyer yang beredar luas di publik.
“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” tegas Faisal dalam keterangan resminya Rabu 6 Mei 2026.
Ia juga menyebut Gubernur Kaltim tidak pernah menerima undangan resmi maupun memberikan persetujuan untuk hadir dalam forum debat tersebut. Bahkan, pada waktu yang bersamaan, gubernur diketahui sedang berada di Jakarta.
“Tidak ada konfirmasi kehadiran. Informasi itu dibuat tanpa komunikasi dengan pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Faisal mengimbau masyarakat agar tidak mudah memercayai informasi yang beredar tanpa verifikasi. Menurutnya, ruang publik harus dijaga agar tetap kondusif dari informasi yang menyesatkan.
“Pandai-pandailah bermedia sosial. Pastikan informasi dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Di sisi lain, mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aksi tetap melanjutkan agenda yang telah dirancang. Dalam kegiatan bertajuk Panggung Rakyat & Diskusi Imajinasi Reformasi Jilid II di Teras Samarinda, mereka menyampaikan kritik secara terbuka meski tanpa kehadiran gubernur.
Presiden BEM KM Universitas Mulawarman Hiththan Hersya Putra menilai absennya gubernur dalam forum debat menunjukkan minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Debat itu bentuk tanggung jawab paling sederhana dari seorang pemimpin untuk menjawab kebijakan dan pernyataannya. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada respons yang jelas,” ujarnya.
Upaya untuk menggelar debat terbuka sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, mulai dari surat terbuka sebelum aksi 23 Februari hingga pengiriman surat resmi yang rutin ditindaklanjuti setiap pekan. Namun, menurutnya, tidak pernah ada jawaban konkret dari pihak gubernur.
“Kami sudah bersurat berkali-kali, follow up terus. Bahkan secara terbuka di media sosial juga kami sampaikan. Pernah dijawab akan bertemu, tapi sampai sekarang tidak pernah terealisasi,” katanya.
Alih-alih membatalkan agenda, mahasiswa memilih pendekatan simbolik dengan menghadirkan foto gubernur sebagai representasi dalam forum debat.
Format ini disebut sebagai bentuk kritik sekaligus sindiran terhadap sikap pemerintah yang dinilai enggan berdialog langsung.
“Kalau kami tidak bisa menghadirkan gubernur, ya kami ‘berdebat’ dengan fotonya. Ini bentuk propaganda, bukan hoaks. Kami ingin menunjukkan bahwa ruang dialog itu memang tertutup,” tegas Hiththan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, mulai dari isu sosial hingga respons terhadap aksi-aksi sebelumnya yang dinilai tidak mendapat tanggapan serius.
Mahasiswa juga mengatakan aksi ini bukan yang terakhir. Mereka membuka kemungkinan akan ada rangkaian aksi lanjutan jika tuntutan untuk membuka ruang dialog tidak direspons.
“Perjuangan tidak berhenti di sini. Kalau tidak ada respons, aksi akan terus berlanjut,” katanya.
