Samarinda, Natmed.id – Sejumlah proyek pendidikan di Kaltim menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltim setelah ditemukan kondisi mangkrak dan tidak optimal dalam hasil uji petik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
DPRD Kaltim menemukan fakta bahwa sebagian siswa harus menjalani proses belajar mengajar di fasilitas darurat akibat proyek sekolah yang tidak selesai sesuai rencana.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menyebut kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan sejak tahap awal pembangunan.
“Saya ikut uji petik di PPU dan Paser. Dari yang saya lihat, banyak persoalan justru muncul dari perencanaan yang kurang matang,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-8 di Gedung D DPRD Kaltim, Senin 4 Mei 2026.
Salah satu temuan paling disorot adalah kondisi di SMKN 3 Long Ikis, di mana proyek pembangunan sekolah belum rampung dan gagal diselesaikan oleh pihak kontraktor.
Akibatnya, ratusan siswa terpaksa menumpang belajar di gedung sekolah dasar yang dinilai tidak layak untuk kegiatan pembelajaran jangka panjang.
Selain itu, pembangunan SMKN 1 juga baru mencapai sekitar 70 persen, sehingga fasilitas belum dapat digunakan secara penuh oleh siswa.
“Ini bukan hanya soal bangunan, tapi dampaknya langsung ke proses belajar anak-anak. Ada yang harus menumpang karena sekolahnya belum selesai,” kata Yenni.
Dalam uji petik yang dilakukan pada 29–30 April 2026 itu, DPRD Kaltim juga menemukan masalah pada proyek lain, termasuk pembangunan asrama putri SMK 3 PPU yang dinilai belum layak difungsikan.
Bangunan tersebut disebut masih mengalami kebocoran saat hujan dan membutuhkan tambahan anggaran untuk perbaikan, meski secara fisik sudah berdiri.
Tidak hanya itu, proyek SMAN 2 Paser Belengkong yang telah selesai dibangun juga masih terkendala persoalan lahan, sementara sistem air bersih SPAM Unit Babulu belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Yenni menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan pembangunan yang berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kalau dari awal perencanaannya matang, seharusnya bangunan bisa langsung digunakan tanpa masalah tambahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang fluktuatif, sehingga perencanaan proyek harus lebih realistis dan mempertimbangkan kesinambungan anggaran.
“Anggaran kita ini naik turun, jadi perencanaan harus benar-benar dipikirkan supaya tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Seluruh temuan uji petik tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam laporan akhir Pansus LKPj DPRD Kaltim. Pihaknya juga berencana memanggil dinas terkait dan kontraktor pelaksana untuk meminta klarifikasi.
“Nanti semua akan kita bahas dalam LKPj, termasuk memanggil pihak terkait untuk menjelaskan kendala di lapangan,” tegas Yenni.
Ia menegaskan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya formalitas, tetapi untuk memastikan setiap pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau ada pembangunan yang tidak berjalan sesuai tujuan, itu akan menjadi catatan serius dalam laporan kami,” tambahnya.
