Samarinda, Natmed.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur Abdurrahman Amin menyampaikan kritik fundamental terhadap desain sistem pemilihan umum serentak yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam Diskusi Publik yang digelar di PWI Kaltim, ia menilai bahwa format pemilu saat ini masih sangat sentralistik, sehingga kedaulatan politik di tingkat daerah seringkali terkubur oleh dominasi kepentingan politik nasional di Jakarta.
Rahman menekankan bahwa revisi undang-undang ke depan bukan sekadar urusan teknis penyelenggaraan, melainkan harus mampu mengembalikan kemandirian partai politik di daerah serta memperkuat kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.
Salah satu poin paling tajam yang disoroti Rahman adalah betapa kuatnya dominasi pengurus pusat partai politik dalam menentukan nasib kepemimpinan di tingkat kabupaten maupun kota.
Ia menceritakan pengalamannya saat mendampingi kandidat kepala daerah yang harus melewati proses birokrasi partai yang melelahkan di ibu kota.
“Persoalannya, seringkali calon yang diputuskan di sana tidak mengerti tentang daerahnya sendiri. Tiba-tiba dia muncul sebagai calon di sini karena keputusan lobi-lobi di warung kopi Jakarta yang berbiaya sangat mahal,” tegasnya.
Ia mendesak agar partai politik di tingkat daerah baik DPD Provinsi maupun DPC Kabupaten/Kota diberikan ruang otonomi yang lebih besar dalam menentukan kader terbaik mereka untuk maju dalam kontestasi lokal.
Rahman berargumen bahwa pemisahan antara pemilu nasional (Presiden dan DPR RI) dengan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD) adalah kunci agar aspirasi rakyat daerah tidak terpinggirkan.
Menurutnya, dalam pemilu yang digabung, isu-isu lokal seringkali kalah pamor dibandingkan narasi politik nasional.
“Dengan adanya pemilu lokal yang terpisah, masyarakat akan lebih fokus. Calon-calon pemimpin daerah dipaksa untuk bicara soal isu yang benar-benar dirasakan warga, seperti masalah banjir, kemacetan, kualitas pendidikan, hingga tingginya angka pengangguran di daerahnya masing-masing,” jelas Rahman.
Selain masalah sistem, Rahman memberikan peringatan keras mengenai tren money politics (politik uang) yang semakin ugal-ugalan pada pemilu terakhir. Ia menyebut pemilu tersebut sebagai salah satu yang paling amburadul dalam hal integritas finansial.
“Ini peringatan bagi kita semua. Jika politik uang ini dibiarkan dan tidak dijawab dalam revisi UU Pemilu, jangan harap adik-adik aktivis kampus, anak petani, atau anak nelayan bisa jadi pejabat,” imbuhnya.
Rahman juga menyentuh aspek teknis mengenai daerah pemilihan (dapil) yang dianggap terlalu luas, sehingga menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituennya.
“Saat ini, ada anggota dewan yang menjabat bertahun-tahun tapi tidak pernah menginjakkan kaki di kecamatan tertentu di dapilnya sendiri. Dia cukup menguasai satu wilayah besar dan sudah bisa terpilih,” urai Rahman.
Ia juga menyarankan untuk luas dapil diperkecil agar calon pimpinan daerah yang berasal dari daerah tersebut lebih dekat dan lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh warganya.
“Saya usul dapil diperkecil. Semakin kecil dapil, masyarakat semakin dekat dengan orang yang mereka pilih. Minimal rakyat tahu ke mana harus mencari jika ada aspirasi yang mau diusulkan,” sarannya.
Rahman juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia pernah mencatat adanya pemendekan masa jabatan legislatif demi kepentingan reformasi besar, seperti pada transisi 1997 ke 1999. Baginya, hukum harus fleksibel demi kedaulatan rakyat yang lebih besar.
“Secara hukum, jika sesuatu tidak dilarang, maka itu diperbolehkan demi perbaikan sistem. Yang terpenting bukan berapa lama seseorang menjabat, tapi seberapa berkualitas sistem yang kita tinggalkan untuk masa depan demokrasi kita,” pungkasnya.
