Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Utama Politik

DPRD Soroti Pembatasan Usulan di Musrenbang, Hasanuddin: Berpotensi Hilangkan Aspirasi Rakyat

30 April 2026
in Politik
A A
Gratispol dan Jospol Tetap Berlanjut 2027, Pemprov Janji Lebih Terarah dan Tepat Sasaran

Teks: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menyampaikan pokok pikiran dewan dalam forum Musrenbang RKPD 2027, Kamis,30/4/26. (Natmed.id/Aminah)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti potensi hilangnya aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 akibat pembatasan sektor prioritas.

Dalam forum Musrenbang di Pendopo Lamin Etam, Kamis 30 April 2026, DPRD menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.

“Pokok-pokok pikiran DPRD wajib diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah agar kebijakan pembangunan tidak hanya mencerminkan visi pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat di 10 kabupaten/kota,” ujarnya.

Pokok pikiran DPRD merupakan hasil dari berbagai mekanisme penyerapan aspirasi, mulai dari reses, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja ke daerah.

“Aspirasi ini dihimpun dari masyarakat desa, kota, pesisir hingga wilayah terpencil, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok lainnya,” katanya.

Dalam penyusunan RKPD 2027, DPRD Kaltim mencatat telah mengusulkan 303 rekomendasi kebijakan yang dirumuskan menjadi 160 judul kegiatan, terdiri dari 97 program belanja dan 63 kegiatan lainnya. Usulan tersebut berasal dari tujuh fraksi DPRD dan telah melalui proses telaah bersama perangkat daerah.

Selain itu, secara keseluruhan terdapat 3.608 usulan pembangunan yang masuk dalam sistem perencanaan daerah, dengan 2.086 di antaranya berasal dari pokok pikiran DPRD.

Namun demikian, DPRD memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pembatasan usulan hanya pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

“Kalau hanya dibatasi pada empat sektor, maka berpotensi menghilangkan berbagai usulan penting di luar itu,” ujarnya.

Kebijakan tersebut berisiko melemahkan fungsi representasi DPRD sekaligus membatasi ruang aspirasi masyarakat.

“Pembatasan ini bisa berdampak pada ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan daerah,” katanya.

Dari sisi perencanaan, DPRD menilai RKPD 2027 sudah cukup konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi berkelanjutan. Meski begitu, masih diperlukan penajaman kebijakan, khususnya terkait pemerataan antarwilayah.

DPRD juga menyoroti pentingnya indikator kinerja yang terukur dalam dokumen perencanaan, termasuk target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia.

“Indikator ini harus jelas dan terukur agar bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, tantangan fiskal menjadi perhatian serius. DPRD mencatat adanya penurunan signifikan pada APBD Kaltim, dari sekitar Rp21,74 triliun menjadi Rp12,1 triliun akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

“Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD menilai pengelolaan keuangan daerah tetap harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran agar program prioritas tetap berjalan.

“Perencanaan yang baik harus diikuti konsistensi dalam penganggaran, agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Selain persoalan fiskal, DPRD juga menyoroti keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Di satu sisi membuka peluang investasi dan lapangan kerja, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan tekanan infrastruktur.

“Perlu peningkatan kualitas SDM lokal dan sinergi dengan otoritas IKN agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

DPRD berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan serta melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya, Musrenbang ini memperkuat komitmen bersama dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat  Kaltim,” katanya.

Tags: Hasanuddin Mas'udKetua DPRD KaltimRKPD 2027
natmed

natmed

Baca Juga

Ketua DPRD Kaltim Bantah Konsultasi ke Kemendagri Khusus Bahas Hak Angket

Ketua DPRD Kaltim Bantah Konsultasi ke Kemendagri Khusus Bahas Hak Angket

18 Mei 2026
3.2k
Aksi Belum Bubar, DPRD Kaltim Rapatkan Hak Angket di Tengah Tekanan Massa

Aksi Belum Bubar, DPRD Kaltim Rapatkan Hak Angket di Tengah Tekanan Massa

4 Mei 2026
3.2k
Fokus Empat Prioritas, Ribuan Usulan Musrenbang Kaltim Disaring Ketat Masuk RKPD 2027

Fokus Empat Prioritas, Ribuan Usulan Musrenbang Kaltim Disaring Ketat Masuk RKPD 2027

1 Mei 2026
3.2k
Gratispol dan Jospol Tetap Berlanjut 2027, Pemprov Janji Lebih Terarah dan Tepat Sasaran

Gratispol dan Jospol Tetap Berlanjut 2027, Pemprov Janji Lebih Terarah dan Tepat Sasaran

30 April 2026
3.2k
Next Post
Gratispol dan Jospol Tetap Berlanjut 2027, Pemprov Janji Lebih Terarah dan Tepat Sasaran

Akademisi UINSI Sarankan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.