Samarinda, Natmed.id – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti potensi hilangnya aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 akibat pembatasan sektor prioritas.
Dalam forum Musrenbang di Pendopo Lamin Etam, Kamis 30 April 2026, DPRD menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
“Pokok-pokok pikiran DPRD wajib diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah agar kebijakan pembangunan tidak hanya mencerminkan visi pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat di 10 kabupaten/kota,” ujarnya.
Pokok pikiran DPRD merupakan hasil dari berbagai mekanisme penyerapan aspirasi, mulai dari reses, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja ke daerah.
“Aspirasi ini dihimpun dari masyarakat desa, kota, pesisir hingga wilayah terpencil, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok lainnya,” katanya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, DPRD Kaltim mencatat telah mengusulkan 303 rekomendasi kebijakan yang dirumuskan menjadi 160 judul kegiatan, terdiri dari 97 program belanja dan 63 kegiatan lainnya. Usulan tersebut berasal dari tujuh fraksi DPRD dan telah melalui proses telaah bersama perangkat daerah.
Selain itu, secara keseluruhan terdapat 3.608 usulan pembangunan yang masuk dalam sistem perencanaan daerah, dengan 2.086 di antaranya berasal dari pokok pikiran DPRD.
Namun demikian, DPRD memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pembatasan usulan hanya pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar.
“Kalau hanya dibatasi pada empat sektor, maka berpotensi menghilangkan berbagai usulan penting di luar itu,” ujarnya.
Kebijakan tersebut berisiko melemahkan fungsi representasi DPRD sekaligus membatasi ruang aspirasi masyarakat.
“Pembatasan ini bisa berdampak pada ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan daerah,” katanya.
Dari sisi perencanaan, DPRD menilai RKPD 2027 sudah cukup konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi berkelanjutan. Meski begitu, masih diperlukan penajaman kebijakan, khususnya terkait pemerataan antarwilayah.
DPRD juga menyoroti pentingnya indikator kinerja yang terukur dalam dokumen perencanaan, termasuk target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia.
“Indikator ini harus jelas dan terukur agar bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, tantangan fiskal menjadi perhatian serius. DPRD mencatat adanya penurunan signifikan pada APBD Kaltim, dari sekitar Rp21,74 triliun menjadi Rp12,1 triliun akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD menilai pengelolaan keuangan daerah tetap harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran agar program prioritas tetap berjalan.
“Perencanaan yang baik harus diikuti konsistensi dalam penganggaran, agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan fiskal, DPRD juga menyoroti keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Di satu sisi membuka peluang investasi dan lapangan kerja, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan tekanan infrastruktur.
“Perlu peningkatan kualitas SDM lokal dan sinergi dengan otoritas IKN agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
DPRD berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan serta melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, Musrenbang ini memperkuat komitmen bersama dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat Kaltim,” katanya.
