Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan program unggulan Gratispol dan Jospol tetap dilanjutkan pada 2027 dengan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan kedua program tersebut tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pemerataan layanan dasar, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Program Gratispol dan Jospol akan terus dilanjutkan sembari dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan terukur,” ujarnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Odah Etam, Kamis 30 April 2026
Program Gratispol mencakup berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan gratis jenjang SMA/SMK/SLB hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga fasilitas penunjang seperti seragam sekolah dan internet desa.
Sementara Jospol difokuskan pada pembangunan sektor riil, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam rencana 2027, sejumlah proyek infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas, termasuk pembangunan jalan penghubung wilayah pedalaman serta fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil.
“Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar menjadi bagian penting dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok,” katanya.
Namun, di tengah keberlanjutan program tersebut, tantangan fiskal menjadi catatan penting. Pemerintah daerah mengakui kapasitas keuangan yang semakin terbatas menuntut perencanaan yang lebih cermat dan selektif.
“Setiap rupiah anggaran harus direncanakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat efisiensi belanja serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, dan peran badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, transformasi ekonomi juga menjadi bagian dari arah kebijakan yang menopang keberlanjutan program sosial. Ketergantungan terhadap sektor migas dan batubara dinilai perlu dikurangi dengan mendorong sektor industri pengolahan dan ekonomi bernilai tambah.
“Kita harus bergerak ke sektor yang memiliki nilai tambah tinggi agar pembangunan bisa berkelanjutan,” katanya.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih mengemuka, mulai dari keterbatasan anggaran, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi percepatan pembangunan.
Pemerintah provinsi menilai, keberhasilan program Gratispol dan Jospol tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan efektivitas implementasi di lapangan.
“Perencanaan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program,” ujarnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, pemerintah membuka ruang bagi berbagai masukan dari DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan program prioritas yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata.
“Sinergi semua pihak menjadi kunci agar program pembangunan berjalan optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tukasnya.
