Samarinda, Natmed.id – Wacana penghapusan sejumlah program studi (prodi), termasuk keguruan, yang mengemuka di tingkat pusat menuai respons dari daerah.
DPRD Samarinda menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di masing-masing wilayah, khususnya Kalimantan Timur yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menilai rencana tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif sebelum diambil sebagai kebijakan nasional.
“Saya pikir harus dilakukan analisis kembali tentang kebutuhan guru, khususnya di Kalimantan Timur. Jangan serta-merta diterapkan tanpa melihat kondisi daerah,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.
Ia menyoroti kondisi di lapangan yang masih menunjukkan kekurangan guru, baik akibat pensiun, meninggal dunia, maupun kebutuhan pada bidang studi tertentu yang belum terpenuhi.
“Guru itu masih banyak yang kurang, apalagi untuk disiplin tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, dan kimia. Itu masih jarang,” katanya.
Menurutnya, jika prodi keguruan justru dikurangi atau dihapus, maka berpotensi memperparah kekurangan tenaga pengajar di daerah.
“Kalau prodi keguruan mau ditutup, harus ada kajian yang benar-benar komprehensif. Jangan sampai analisis di daerah lain diterapkan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Anhar juga menekankan bahwa kondisi Indonesia yang beragam membuat kebutuhan sumber daya manusia tidak bisa disamaratakan.
“Indonesia ini berbeda-beda. Kebutuhan tiap daerah tidak sama. Kalau dipaksakan sama, itu bisa jadi masalah,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menyoroti fenomena tenaga pengajar di Samarinda yang masih banyak berasal dari luar daerah, bukan lulusan perguruan tinggi lokal.
“Faktanya, banyak guru di Samarinda justru berasal dari luar. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan belum terpenuhi dari lulusan lokal,” katanya.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut tidak semata soal asal daerah, melainkan terkait kompetensi tenaga pendidik.
“Ini soal kompetensi. Kalau memang yang dibutuhkan itu matematika atau bahasa Inggris, sementara lulusan lokal belum mencukupi, ya pasti diambil dari luar,” ujarnya.
Ia mendorong agar perguruan tinggi di daerah mampu meningkatkan kualitas dan relevansi lulusannya agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja, khususnya di sektor pendidikan.
Selain itu, Anhar juga menyinggung persoalan ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja, terutama di sekolah kejuruan (SMK).
“Sekolah kejuruan itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah. Jangan sampai jurusannya tidak relevan dengan lapangan pekerjaan yang ada,” katanya.
Ia menilai perlu adanya koordinasi antara institusi pendidikan dengan instansi terkait seperti dinas tenaga kerja untuk memastikan lulusan memiliki peluang kerja yang jelas.
“Harus ada komunikasi dengan Disnaker dan pihak terkait, supaya jurusan yang dibuka benar-benar sesuai kebutuhan. Jadi ketika lulus, mereka bisa langsung terserap,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, juga berkaitan dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Samarinda, meski di sisi lain aktivitas ekonomi terus berjalan.
“Ini yang harus dievaluasi. Kegiatan banyak, tapi pengangguran juga masih tinggi. Artinya ada yang tidak sinkron,” tukasnya.
