Samarinda, Natmed.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Samarinda tengah melakukan bedah mendalam terhadap capaian kinerja pemerintah kota selama tahun anggaran 2025.
Fokus utama dalam pembahasan kali ini adalah indikator fiskal dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi motor penggerak pembangunan di Kota Tepian.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Samarinda Achmad Sukamto menjelaskan bahwa secara administratif, performa pendapatan daerah menunjukkan angka yang menggembirakan.
Berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapenda, Dishub, hingga jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), target makro fiskal berhasil terlampaui.
“Di dalam laporan LKPJ Wali Kota kemarin, indikator fiskal itu naiknya dari yang ditargetkan 21 persen, naik menjadi 22 persen sekian. Memang melebihi target kurang lebih 1 koma berapa persen dalam pencapaian PAD di tahun 2025,” ungkap Sukamto saat memberikan keterangan pers pada Rabu, 22 April 2026.
Kendati grafik pendapatan menunjukkan tren positif, Pansus LKPj tidak lantas memberikan rapor hijau tanpa catatan.
Sukamto menyoroti adanya ketimpangan antara potensi aset yang dimiliki daerah dengan realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah.
Sorotan tajam tertuju pada Perusda Varia Niaga yang memegang mandat pengelolaan aset-aset vital kota.
“Terutama dari Perusda Varia Niaga yang mengelola Teras Samarinda hingga pergudangan. Kami melihat ini belum maksimal dalam hal pencapaian perolehan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Menurutnya, aset populer seperti Teras Samarinda seharusnya mampu menjadi sumber pendapatan yang signifikan mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi, namun efisiensi pengelolaannya masih menjadi tanda tanya besar bagi legislatif.
Di sisi lain, Sukamto membeberkan kondisi keuangan perusahaan milik daerah itu. Ia menyebutkan adanya performa impresif dari sektor perbankan, meski secara teknis belum sepenuhnya terkonversi menjadi PAD pada periode laporan tersebut.
“Untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ini sebenarnya sudah surplus dalam keuangannya, kurang lebih sekitar 60 miliaran. Tapi memang belum sempat juga bisa dimasukkan ke dalam pos PAD. Sedangkan untuk Perumda PDAM, itu progresnya bagus, sudah bisa memasukkan sekitar Rp17 miliar untuk PAD tahun 2025,” jelasnya merinci capaian masing-masing unit usaha.
Selain mengevaluasi badan usaha, Pansus LKPj juga menangkap kegelisahan warga terkait kebijakan pajak daerah. Salah satu poin yang paling banyak menuai keluhan adalah lonjakan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dirasakan cukup memberatkan masyarakat pada tahun 2025.
Sukamto mendesak Bapenda untuk lebih masif melakukan sosialisasi agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat. Ia menjelaskan adanya perubahan sistem perhitungan yang menjadi penyebab utama kenaikan nilai pajak tersebut.
“Menurut kami sebagai DPRD Kota, pencapaian ini memang ada kenaikan tapi dari sisi pelayanan belum maksimal, terutama di Bapenda dalam hal pembayaran PBB. Di tahun 2025 kemarin, banyak masyarakat mempertanyakan kalau sampai naik, ternyata PBB itu memang naik 25 persen,” kata Sukamto.
Ia menambahkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian basis data perpajakan yang kini lebih mendetail.
“Ternyata sekarang itu objek pajak dihitung dari bangunan dan tanah secara terintegrasi. Nah, itu yang intinya masyarakat harus dijelaskan juga secara transparan agar tidak ada gejolak,” pungkasnya.
