Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda menyoroti kondisi drainase di sejumlah titik yang dinilai mengalami penurunan fungsi akibat tingginya sedimentasi.
Hal ini terungkap saat Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan langsung di kawasan Teras Samarinda hingga Jalan Gajah Mada, pascaaksi unjuk rasa 21 April 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Andi Harun tidak hanya memastikan kondisi fasilitas publik pascaaksi, tetapi juga mengevaluasi sistem drainase yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di kawasan perkotaan.
“Kita menemukan bahwa memang sedimennya sudah cukup tinggi. Walaupun secara berkala kita melakukan pemeliharaan, tapi limpasan air di kota ini tidak hanya mengandung air, tetapi juga lumpur,” ujarnya. Rabu 22 April 2026.
Tingginya kandungan lumpur dalam aliran air menjadi faktor utama yang mempercepat penumpukan sedimen di saluran drainase, sehingga mengurangi kapasitas tampung dan memperlambat aliran air saat hujan deras.
“Kondisi ini membuat drainase kita memang wajib secara berkala dilakukan pemantauan dan pengangkatan sedimen,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Samarinda tengah menyiapkan proyek sodetan atau pengalihan aliran air dari kawasan rawan genangan menuju Sungai Mahakam. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan limpasan air di sejumlah wilayah kota.
“Kita rencananya tahun ini melakukan sodetan langsung dari arah Ciremai ke Sungai Mahakam. Ini untuk mengalirkan air dari kawasan seperti Jalan Ciremai, termasuk dari arah Dirgahayu dan sekitarnya yang selama ini kerap menjadi luapan,” jelas Andi Harun.
Ia menyebut, sodetan tersebut akan berfungsi sebagai saluran utama untuk mempercepat aliran air keluar menuju sungai, sehingga mengurangi potensi genangan di kawasan padat aktivitas.
Meski demikian, Andi Harun mengakui bahwa penanganan drainase tidak bisa dilakukan secara parsial. Luasnya jaringan drainase serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota.
“Kita sadar antara tenaga kita dengan luasnya kawasan drainase kota belum lagi lingkungan, itu membuat kita harus bekerja secara paralel,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota, untuk memastikan sistem drainase dapat berfungsi optimal.
“Kerja ini tidak bisa hanya di level kota. Harus bersama-sama sampai ke tingkat paling bawah,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memastikan bahwa kondisi fasilitas publik di Teras Samarinda pasca aksi unjuk rasa dalam kondisi relatif baik. Tidak ditemukan kerusakan signifikan, dan perbaikan terhadap kerusakan kecil telah mulai dilakukan.
“Kita menemukan tidak ada kerusakan yang menonjol. Hanya kerusakan minor dan itu sudah langsung kita tindak lanjuti,” katanya.
Pemerintah kota juga telah menurunkan tim kebersihan sejak malam pasca aksi untuk memastikan kawasan kembali bersih dan nyaman digunakan masyarakat.
“Tadi malam kita langsung siapkan tim untuk pembersihan, sehingga pagi ini masyarakat sudah bisa menikmati kondisi yang bersih,” ujarnya.
