Samarinda, Natmed.id – Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disebut membawa perubahan signifikan bagi Puskesmas Palaran, Kota Samarinda.
Selain memberi keleluasaan pengelolaan layanan, sistem tersebut juga mendorong peningkatan pendapatan hingga menembus Rp3,3 miliar sepanjang 2025.
Kepala UPTD Puskesmas Palaran Setyo Nugroho mengatakan peningkatan pendapatan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses penataan layanan dan adaptasi sistem sejak puskesmas berstatus BLUD.
“BLUD membuat kami punya ruang bergerak lebih cepat. Kalau ada peluang peningkatan layanan, bisa langsung kami dorong tanpa menunggu proses terlalu panjang,” ujar dalam forum kaji tiru implementasi BLUD di Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Rabu 15 April 2026.
Ia memaparkan tren pendapatan Puskesmas Palaran terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, pendapatan tercatat Rp2,2 miliar. Tahun 2023 meningkat menjadi Rp2,7 miliar, lalu naik lagi menjadi Rp3,1 miliar pada 2024.
“Di tahun 2025 capaian kami Rp3,3 miliar. Ini hasil kerja bertahap, bukan tiba-tiba,” katanya.
Kenaikan tersebut didorong sejumlah inovasi layanan, seperti optimalisasi klaim non-kapitasi BPJS, pembukaan poli sore, peningkatan pemeriksaan kesehatan, hingga kerja sama dengan pihak perusahaan.
“Kami melihat kebutuhan masyarakat berubah. Maka layanan juga harus menyesuaikan. Kalau masyarakat butuh layanan tambahan, kami siapkan,” jelas Setyo.
Ia mencontohkan pembukaan poli sore menjadi salah satu strategi menjangkau warga yang tidak sempat berobat pada jam kerja normal.
“Banyak masyarakat bekerja pagi sampai sore. Kalau puskesmas tutup, mereka tidak sempat berobat. Maka kami buka opsi layanan tambahan,” ujarnya.
Pendapatan BLUD juga berdampak pada sistem remunerasi pegawai. Setyo mengatakan sebagian pendapatan digunakan untuk bonus kinerja dan tunjangan berbasis produktivitas.
“Kalau pendapatan meningkat, pegawai yang bekerja baik juga harus mendapat penghargaan. Itu penting untuk menjaga motivasi,” katanya.
Penilaian remunerasi dilakukan berdasarkan kehadiran, masa kerja, jenis tenaga kesehatan, risiko pekerjaan, serta capaian kinerja masing-masing pegawai.
Menurutnya, skema itu mendorong budaya kerja lebih kompetitif dan profesional dibanding sistem lama yang cenderung seragam.
Meski pendapatan meningkat, Setyo menegaskan puskesmas tetap berorientasi pelayanan publik, bukan semata mengejar profit.
“Kami ini fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi tujuan utama tetap melayani masyarakat, bukan cari untung,” tegasnya.
Ia mengakui ada program-program tertentu yang secara hitungan bisnis tidak menguntungkan, namun tetap dijalankan karena dibutuhkan masyarakat.
“Kadang kami sengaja merugi untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya kegiatan promotif, preventif, atau pelayanan tertentu yang penting bagi warga,” ucapnya.
Di balik peningkatan pendapatan, status BLUD juga membawa tantangan baru. Puskesmas dituntut lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, siap diaudit, serta mampu menjaga kualitas layanan.
“Begitu jadi BLUD, tanggung jawabnya lebih besar. Harus transparan, harus tertib administrasi, dan harus bisa mempertanggungjawabkan semua,” kata Setyo.
Ia juga menyinggung masih adanya aturan teknis yang kadang belum sinkron di lapangan. Hal itu membuat manajemen puskesmas harus cermat mengambil kebijakan.
Selain itu, menurutnya, tantangan lain adalah mencari sumber daya manusia yang kompeten dan dapat dipercaya.
“Sistem bisa dibangun, tapi orang yang menjalankan harus punya integritas. Itu yang paling penting,” ujarnya.
