Samarinda, Natmed.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menghadapi situasi dilematis di tahun 2026. Di satu sisi, sistem deteksi dini yang agresif berhasil menjaring ribuan kasus tersembunyi sepanjang tahun 2025.
Namun di sisi lain, kesuksesan ini terancam terhenti akibat efisiensi anggaran yang memicu krisis Bahan Habis Pakai (BHP) medis.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Samarinda dr. Nata Siswanto mengungkapkan bahwa tingginya angka temuan kasus merupakan indikator positif bahwa rantai penularan mulai terpetakan dengan baik.
“Tahun 2025 kemarin adalah tahun yang sangat produktif bagi tim lapangan kami. Dari hasil screening terhadap sekitar 19.000 hingga 20.000 warga, kami berhasil menemukan sekitar 4.000 pasien positif TBC,”urainya.
“Ini angka yang besar, tapi ini penting agar mereka bisa segera diobati dan tidak menularkan ke orang lain lagi,” ujar dr. Nata Siswanto saat diwawancara pada Senin, 13 April 2026.
Selain itu, sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Timur, Samarinda memikul beban berat dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan. Hal ini terlihat dari temuan kasus HIV yang juga cukup signifikan.
“Untuk HIV, sepanjang tahun 2025 kita mencatatkan 492 kasus positif baru. Ini adalah tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi 12 indikator SPM yang menjadi tanggung jawab kepala daerah,” jelasnya.
Memasuki tahun 2026, dr. Nata tidak menampik adanya ganjalan besar dari sisi fiskal. Penurunan alokasi anggaran memaksa Dinkes Samarinda untuk melakukan prioritas ketat, yang dikhawatirkan akan menurunkan daya jangkau petugas di lapangan.
“Tahun 2026 ini kami dihadapkan pada efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Secara jujur harus kami katakan, program penanggulangan tidak bisa berjalan semaksimal tahun-tahun sebelumnya karena keterbatasan dukungan dana dari APBD murni kita,” ungkapnya.
Kekhawatiran utama terletak pada stok Bahan Habis Pakai (BHP) atau logistik medis yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini di puskesmas maupun pos-pos kesehatan.
“Stok BHP untuk pemeriksaan deteksi dini saat ini masih sangat jauh dari kata cukup untuk meng-cover seluruh kebutuhan sepanjang tahun 2026. Kami masih memiliki lubang kebutuhan logistik yang besar untuk bisa menjaring pasien-pasien baru,” tambahnya.
Untuk menutupi defisit logistik tersebut, Dinkes Samarinda tidak tinggal diam. Nata menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang menjemput bola dengan mengajukan permohonan bantuan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Karena keterbatasan anggaran di kota, kami sekarang sedang mengupayakan bantuan lewat skema hibah. Kami berkoordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat agar ada tambahan stok BHP untuk Samarinda agar pelayanan tidak mandek,” tuturnya.
Di tengah tantangan tersebut, Nata menyambut baik inisiatif DPRD Kota Samarinda yang tengah menggodok Raperda Penanggulangan TBC dan HIV.
Ia menilai, regulasi ini akan menjadi penyelamat di masa depan agar penanganan penyakit menular memiliki pondasi hukum dan anggaran yang permanen.
“TBC dan HIV ini bukan hanya urusan medis, tapi urusan lintas sektor. Kami sangat berharap Raperda yang sedang disusun bersama kawan-kawan DPRD dan PPTI ini segera disahkan. Kita butuh payung hukum kuat agar kebijakan penganggarannya lebih sistematis dan tidak lagi bergantung pada pasang surut efisiensi anggaran tahunan,” tegas Nata.
