Samarinda, natmed.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono menegaskan pentingnya pembenahan organisasi olahraga daerah sebagai syarat peningkatan prestasi jelang Kejurnas dan PON 2028, mengingat baru enam pengcab yang aktif di provinsi ini.
Upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kaltim tidak cukup hanya dengan membina atlet semata. Perlu ada penataan serius terhadap struktur organisasi olahraga dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, 23 Juni 2025. Ia menekankan bahwa struktur kelembagaan yang sehat menjadi fondasi bagi pencapaian prestasi olahraga yang berkelanjutan.
“Prestasi itu tidak akan berjalan apabila organisasinya tidak tertata dengan baik,” ujar Sapto Setyo Pramono.
Menurut Sapto, kepengurusan sejumlah cabang olahraga di Kaltim masih belum menunjukkan performa kelembagaan yang ideal. Banyak struktur yang belum solid dan belum memiliki arah kerja yang jelas. Ia menilai pembinaan atlet tidak akan berjalan maksimal jika pengurus tidak memiliki komitmen, konsentrasi, dan sistem yang rapi. Karena itu, pembenahan struktur menjadi hal pertama yang harus dilakukan sebelum bicara soal target medali.
“Saya juga menilai bahwa masih banyaknya belum sempurnanya daripada kepengurusan yang ada,” ucapnya.
Dari sisi kuantitas, Sapto mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada enam pengurus cabang (pengcab) olahraga aktif di Kaltim. Wilayah yang sudah memiliki pengcab antara lain Berau, Balikpapan, Kutai Timur, Bontang, dan Tenggarong. Satu pengcab lainnya masih dalam proses verifikasi. Jumlah tersebut masih dianggap sangat kurang mengingat Kaltim memiliki sepuluh kabupaten/kota.
“Kaltim itu kalau nggak salah baru enam. Berau, Balikpapan, Kutai Timur, Bontang, Tenggarong, dan satu lagi masih akan kita verifikasi kembali,” jelasnya.
Sapto juga menyoroti dinamika internal yang kerap muncul dalam organisasi olahraga daerah. Ia menyebut, ada cabang olahraga seperti kuras yang mengalami tiga kali pergantian kepengurusan dalam waktu singkat. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan belum adanya sistem manajemen organisasi yang mapan. Perubahan kepengurusan yang terlalu sering justru memperlambat proses pembinaan dan konsolidasi.
“Contohnya Kurash, itu sudah ada tiga kepengurusan baru. Kemarin saya sendiri yang mengukuhkan. Artinya proses panjang lah ya, namanya organisasi itu dinamikanya luar biasa,” tuturnya.
Untuk menghadapi hal tersebut, DPRD berencana memanggil seluruh pengurus cabang aktif guna melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup sejauh mana kesiapan masing-masing pengcab, hambatan yang mereka hadapi, serta langkah-langkah perbaikan ke depan. Tujuannya adalah membentuk sistem pembinaan yang lebih terstruktur, tidak hanya bergantung pada event besar, tetapi berjalan secara rutin.
“Kita juga akan panggil sejauh mana kita evaluasi. Kalau tahu memang seperti apa perbaikannya, kita coba,” katanya.
Sapto menjelaskan bahwa meskipun pembenahan organisasi masih berjalan, Kaltim sudah mulai menunjukkan progres dengan ikut serta dalam Kejurnas. Partisipasi ini menjadi tanda bahwa hasil dari pembinaan mulai terlihat. Namun, ia menekankan pentingnya memperluas jangkauan program pembibitan atlet dan penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah sebagai fondasi prestasi jangka panjang.
“Alhamdulillah kita membuahkan hasil. Artinya tinggal nanti ke depannya kita melakukan proses pembibitan, kejuaraan-kejuaraan daerah, dan perapihan organisasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sapto juga menyoroti tidak masuknya beberapa cabang olahraga dari Kaltim dalam agenda PON mendatang. Ia menyebutkan bahwa cabor seperti kuras, kempo, dan pencak silat tidak tercantum, bukan karena keputusan dari pemerintah pusat, melainkan karena pertimbangan kesiapan daerah tuan rumah.
“PON ini kan lagi berjuang, banyak agenda seperti kuras, kempo, bahkan silat tidak masuk. Itu bukan karena pemerintah pusat, tetapi kesiapan dari daerah tuan rumah seperti NTB atau NTT,” jelasnya.
Terkait hal itu, Sapto menyampaikan bahwa Ketua Umum induk organisasi olahraga pusat masih mengupayakan agar cabor-cabor tersebut bisa tetap dipertandingkan. Ia berharap ada komunikasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah dalam mengawal kepentingan cabor yang berasal dari Kaltim.
“Kemarin Ketum masih berjuang untuk bisa memasukkan itu dalam proses agenda PON,” katanya.
Sapto menegaskan bahwa pembinaan olahraga tidak bisa berjalan secara sektoral. Harus ada kolaborasi antara DPRD, Dispora, KONI, dan pemerintah daerah. Semua pihak harus memiliki visi yang sama, yakni menjadikan prestasi olahraga sebagai agenda jangka panjang, bukan sekadar pencapaian musiman.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa pembenahan organisasi olahraga adalah langkah awal menuju pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Dengan struktur yang kuat dan kepengurusan yang konsisten, daerah akan lebih siap menghadapi tantangan di tingkat nasional. Komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu, tetapi pada tata kelola yang sehat dan sistematis.
