Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-20 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 23 Juni 2025. Agenda utama rapat meliputi pembahasan laporan keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mewakili pemerintah dalam memberikan jawaban resmi.
Dalam paparannya, Seno menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara beruntun. Ia menyebut pencapaian ini sebagai bentuk hasil kerja kolektif lintas sektor pemerintahan.
“Predikat ini bukan semata capaian administratif, tapi hasil nyata dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran,” kata Seno.
Salah satu poin krusial yang dijawab Pemprov adalah anjloknya penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah. Tahun ini, realisasi pendapatan di pos tersebut hanya mencapai Rp146,02 miliar, jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp409,24 miliar.
Wakil Gubernur Seno Aji menjelaskan bahwa pos ini mencakup pendapatan nonpajak dan bukan dana transfer pusat, seperti hasil usaha BUMD, insentif karbon, bunga simpanan daerah, serta kerja sama pendanaan.
“Penurunan terjadi karena Dana Karbon FCPF belum dicairkan dan turunnya harga komoditas, khususnya batu bara, yang sangat memengaruhi kontribusi usaha daerah,” ujarnya.
Terkait sektor perpajakan, pemerintah menjawab soal belum berjalannya pemungutan Pajak Alat Berat di beberapa kabupaten. Menurut Seno, hal ini disebabkan belum adanya ketentuan nasional yang mengakomodasi nilai jual alat berat (NJAB), sehingga diperlukan penyesuaian lewat regulasi daerah.
Fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti rendahnya kontribusi PT Migas Mandiri Pratama terhadap pendapatan daerah. Dari target setoran Rp78,37 miliar, perusahaan baru menyetor Rp38,37 miliar. Pemerintah menyatakan sisanya masih menunggu penyelesaian pembayaran dari Pertamina Hulu Mahakam.
Di sektor bagi hasil, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dijelaskan bergantung pada harga pasar minyak sawit mentah (CPO), kebijakan ekspor, dan mekanisme nasional pembagian dana. Pemprov berkomitmen mengarahkan 80% dana tersebut untuk infrastruktur jalan, sisanya untuk kegiatan lain sesuai PMK 91/2023.
Seno juga melaporkan bahwa Pemprov masih menunggu pencairan dana dari Program FCPF sebesar USD 80,1 juta, dengan proses dokumen yang sedang difinalisasi bersama KLHK dan Bank Dunia.
“Kami pastikan dana karbon digunakan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, isu ketimpangan distribusi guru di wilayah 3T menjadi sorotan. Pemerintah sedang menjalankan redistribusi tenaga pendidik, pelatihan sertifikasi, serta pengembangan sekolah unggulan di beberapa kabupaten/kota.
“Tahun depan, kami mulai terapkan Kurikulum Nasional Plus dengan pendekatan bilingual dan uji bahasa asing. SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong, dan SMAN 2 Sangatta Utara ditunjuk sebagai model sekolah unggulan,” ujarnya.
Dalam hal layanan kesehatan, Pemprov menindaklanjuti usulan DPRD dengan menyiapkan pembangunan rumah sakit baru di Muara Wahau. Langkah ini diambil karena selama ini pelayanan kesehatan di wilayah tersebut hanya bertumpu pada puskesmas.
“Kita butuh fasilitas rujukan yang memadai untuk menjamin akses layanan kesehatan warga di kawasan terpencil,” katanya.
Pemerintah juga mengakui adanya tantangan di bidang pertanian dan peternakan, terutama terkait penyaluran pupuk bersubsidi, distribusi bibit unggul, serta akses petani terhadap dukungan usaha. Untuk itu, Pemprov telah menyesuaikan kebijakan berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan mulai menerapkan pemetaan geospasial untuk optimalisasi lahan pertanian.
Di subsektor peternakan, Seno menyebut pihaknya mendorong pelatihan GFP, produksi pakan lokal, serta membangun kerja sama dengan sektor swasta melalui program CSR untuk mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
Pada aspek infrastruktur, realisasi anggaran senilai Rp3,4 triliun telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 84,9 km serta pembangunan turap dan talud di 12 titik prioritas. Persentase kemantapan jalan provinsi juga meningkat dari 81,41% menjadi 82,21%.
“Penanganan ruas strategis seperti Simpang Tering menuju Mahakam Ulu dan Long Pahangai tetap dilanjutkan bertahap, sesuai dengan batas kewenangan antara pusat dan provinsi,” ujar Seno.
Mengakhiri paparannya, Seno Aji mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan legislatif untuk turut serta mengawal pembangunan di Kaltim agar berkelanjutan dan merata.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar program-program prioritas benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan membawa perubahan konkret di daerah,” pungkasnya.
Tanggapan resmi Pemprov ini memperjelas arah kebijakan pembangunan yang akan difokuskan pada pemerataan wilayah, efisiensi anggaran, serta penguatan sektor-sektor dasar untuk mendukung Kaltim sebagai daerah penyangga IKN.
