Kanwil Hukum dan HAM Kaltim

Apresiasi Promosi Kesenian Lokal, Kabid Yankum Kemenkumham Kaltim Hadiri EBIFF

Samarinda, Natmed.id – Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Kabid Yankum) Santi Mediana Panjaitan menghadiri festival budaya bertajuk East Borneo Internasional Folklore Festival (EBIFF) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (26/7/2024).

Kedatangannya di acara itu mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementeran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kakanwil Kemenkumham Kaltim) Gun Gun Gunawan.

Santi Mediana menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk promosi dan pelestarian kesenian rakyat.

“Kehadiran kami di sini menunjukkan komitmen untuk mendukung dan melestarikan kebudayaan lokal dan internasional. EBIFF menjadi wadah yang luar biasa untuk mengapresiasi dan mempromosikan seni dari berbagai daerah dan negara,” ujarnya.

Kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi, Forkopimda, partisipan internasional, serta peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Acara ini turut menarik perhatian masyarakat Samarinda yang memadati lokasi acara.

Kirab Budaya Internasional di EBIFF menampilkan berbagai budaya dari enam negara mulai dari Bulgaria, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Polandia, dan Amerika Serikat, serta Indonesia.

Berbagai kesenian tari dari delegasi negara dan partisipan nasional disuguhkan dalam pawai keliling Kota Samarinda. Seni gerak itu juga ditampilkan di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Festival yang berlangsung dari 25 hingga 31 Juli 2024 ini tidak hanya menampilkan kesenian, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya antarbangsa.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap para keanekaragaman budaya. Selain itu, juga memperkenalkan Kaltim dan Ibu Kota Nusantara kepada dunia.

Related posts

Jelang Pemindahan Pejabat Kemenkumham, Tim Setjen dan Kakanwil Tinjau Fasilitas di IKN

Irawati

Apel Pertama Pascalebaran, Min Usihen Ingatkan Jajaran Kemenkumham Bangun Pelayanan Prima

Aminah

APH Perkuat Peran Koordinasi Tatalaksana Sistem Peradilan 

Phandu