Samarinda, Natmed.id – Beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih kekurangan tenaga kesehatan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menyatakan bahwa penyebab kekurangan itu bukan minimnya jumlah tenaga kesehatan. Namun, mayoritas penempatan kerja mereka masih di daerah perkotaan, seperti Balikpapan dan Samarinda.
Berdasarkan data, ia merinci jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 24.900 orang. Puji menilai, jumlah tersebut sudah cukup untuk memberikan pelayanan ke sejumlah daerah di Kaltim. Namun, kondisi yang terjadi belum tersebar merata.
“Dalam hal rasio, kebutuhan tenaga kesehatan sebenarnya sudah tercukupi, terutama karena formasi-formasi tenaga kesehatan lebih mudah dibandingkan dengan bidang pendidikan,” ujarnya, Selasa (31/10/2023).
Namun demikian, para tenaga kesehatan lebih banyak mengincar wilayah perkotaan sebagai tempat tugasnya. Salah satu alasannya, karena upah yang diterima di kota-kota cukup menjanjikan. Namun, dampaknya terjadi penumpukan petugas kesehatan di beberapa wilayah tertentu.
“Upah yang diterima ini masih mereka pikirkan juga. Belum lagi di sana mahal, serba mahal. Diterima upah sekian akan habis kurang lebih sama karena mahalnya barang dan kebutuhan mereka di sana,” ungkapnya.
Menurut Puji, pemerintah perlu mencari solusi terkait kebijakan upah yang akan diterima tenaga kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Selain itu, juga serta mempertimbangkan besaran harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.
Ia juga menyayangkan adanya temuan keterlambatan penanganan medis bagi ibu bersalin gawat darurat di suatu daerah. Hal ini karena kurangnya tenaga kesehatan di suatu wilayah sehingga menimbulkan angka kematian baru, baik ibu maupun anak.
“Kasihan ibu bersalinnya, harus menempuh jauh untuk mendapat penanganan gawat darurat. Rujuk sana sini akhirnya ada angka kematian baru karena kurang (petugas kesehatan) itu tadi,” tandasnya.
Politikus Partai Demokrat ini berharap pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Kaltim dapat segera terealisasi segera. Untuk mewujudkannya perlu kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan pemangku kepentingan lainnya.
Secara tidak langsung, adanya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kaltim dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang optimal serta mengurangi angka kematian dan kesakitan masyarakat di Kaltim.
