Samarinda, Natmed.id – Aksi unjuk rasa besar yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 21 April 2026, berakhir tanpa dialog langsung antara massa dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Padahal sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan kesiapan untuk menemui demonstran jika situasi memungkinkan.
Menjelang sore, sekitar pukul 17.40 Wita, mobil komando mulai bergerak meninggalkan lokasi aksi sebagai tanda pembubaran massa.
Namun, sebagian peserta aksi masih bertahan di depan gerbang kantor gubernur. Massa bahkan sempat menyanyikan lagu “Buruh Tani” sebagai simbol perlawanan di akhir aksi.
Pantauan di lapangan menunjukkan situasi relatif kondusif hingga akhir kegiatan. Tidak terlihat tindakan anarkis besar, meski aparat telah menyiagakan kendaraan taktis, termasuk water cannon, sebagai langkah antisipasi.
Sejumlah peserta aksi menyayangkan tidak adanya pertemuan langsung dengan gubernur, meskipun aksi berlangsung tertib.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan tidak menutup ruang dialog. “Aksi seperti ini biasa saja, tidak apa-apa,” ujarnya, Senin 20 April 2026.
Ia bahkan membuka kemungkinan bertemu langsung dengan massa.
“Kalau situasi memungkinkan, beliau siap menemui pendemo, mendengarkan. Kalau ada ruang dialog dan suasana kondusif, bahkan naik ke mobil komando pun siap,” ungkapnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk turun langsung akan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan.
“Tetap dilihat situasinya. Kalau tidak memungkinkan, tentu tidak akan dipaksakan. Kita juga minta pertimbangan dari aparat, Polri dan TNI,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Fatur Rahman menyampaikan tiga tuntutan utama yang disepakati massa.
“Teman-teman, hari ini kita ada tiga tuntutan yang harus dipenuhi. Dipenuhi semua, dikabulkan semua dan dijalankan semua, sepakat?” serunya yang disambut teriakan “sepakat” oleh massa.
Audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, termasuk anggaran mobil dinas Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan
Di akhir kegiatan, terlihat spanduk bertuliskan #KaltimDaruratKKN dibentangkan di halaman kantor gubernur sebagai simbol tuntutan.
Berbeda dengan di kantor gubernur, massa sebelumnya berhasil berdialog dengan DPRD Kaltim saat aksi di Karang Paci.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Tentu apapun kesepakatan yang kita sepakati tadi, dalam waktu dekat akan kita bawa ke rapat pimpinan bersama unsur Ketua, Wakil Ketua, dan tujuh Ketua Fraksi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa opsi penggunaan hak interpelasi juga akan masuk dalam pembahasan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Meski berlangsung dalam jumlah besar dan relatif tertib, aksi 21 April di depan Kantor Gubernur Kaltim berakhir tanpa adanya pertemuan langsung antara massa dan gubernur.
Aparat keamanan terus mengimbau massa yang masih bertahan untuk segera membubarkan diri secara tertib. Sejumlah peserta aksi bahkan terlihat bersalaman dengan aparat sebagai penutup kegiatan.
Tidak terwujudnya dialog yang sebelumnya dijanjikan menjadi catatan penting dalam aksi ini, sekaligus menyisakan tanda tanya di tengah tuntutan besar masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
