Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Satya Adi Saputra menyoroti krisis ketersediaan lahan pemakaman di Kota Samarinda. Ia meminta pemerintah, baik kota maupun provinsi segera mencari solusi untuk persoalan yang menurutnya sudah sangat mendesak dan berdampak luas ini.
Pernyataan itu disampaikan setelah menerima audiensi bersama pegawai Rumah Sakit Haji Darjat, pada Selasa, 29 April 2025. Keterbatasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan keluhan yang sering disampaikan warga kepada Andi Satya saat melaksanakan kegiatan reses di beberapa wilayah Samarinda. Beberapa kali ia mendapati bahwa masalah ini sangat mengganggu warga yang merasa khawatir akan ketersediaan TPU bagi orang terdekat mereka.
“Jadi memang kami reses, beberapa kali reses, keluhan yang utama dari masyarakat Samarinda adalah terbatasnya lahan pemakaman. Jadi Samarinda ini bukan hanya memikirkan rumah dunianya, tapi juga rumah akhiratnya,” ujarnya.
Selain itu, Andi Satya juga menyoroti kondisi beberapa TPU yang sudah sangat padat. Bahkan terjadi penumpukan hingga tujuh mayat jenazah dalam satu liang kubur.
Ia menilai situasi seperti ini sangat tidak manusiawi dan menunjukkan bahwa sudah saatnya ada intervensi kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
“Kalau kita bicara di beberapa lokasi pemakaman, itu sudah bertumpuk-tumpuk. Bahkan ada yang satu liang sudah tujuh. Ini harus pemerintah buatkan jalan keluarnya,” tegasnya.
Andi Satya juga mengingatkan pentingnya pemerintah kota untuk lebih proaktif dalam membuka lahan pemakaman baru.
Meskipun belakangan ini muncul tren pemakaman swasta yang lebih tertata rapi, Andi Satya menyebutkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan pemakaman swasta tersebut karena harganya yang cukup mahal.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan akses pemakaman yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga membuka kemungkinan ada warga yang bersedia menghibahkan tanah untuk dijadikan TPU baru, yang tentunya bisa menjadi solusi yang lebih cepat.
“Tidak semua orang mampu untuk menyewa lahan pemakaman swasta. Maka pemerintah tetap harus hadir. Kami melihat bahwa ini bukan hanya masalah pemakaman, tapi juga hak dasar warga yang perlu dipenuhi oleh negara,” katanya.
Krisis lahan pemakaman di Samarinda sebenarnya sudah lama menjadi masalah yang terus dibicarakan. Beberapa TPU di Samarinda, seperti Raudhatul Jannah, Muslimin, dan Tanah Merah, telah mencapai kapasitas maksimal. Maka, tidak lagi bisa menerima jenazah baru, kecuali bagi mereka yang memiliki hak keluarga.
Keterbatasan ini sering kali menambah beban bagi keluarga yang tengah berduka, mengingat proses pemakaman yang semakin sulit dilakukan. Andi Satya berharap agar pihak Pemerintah Provinsi Kaltim dapat turut membantu mencari solusi bersama Pemkot Samarinda.
“Ini bukan semata urusan Samarinda, tapi juga wajah kemanusiaan kita semua,” tambahnya.
Ia juga berharap agar ada percepatan dalam proses penyediaan lahan pemakaman yang layak, terjangkau, dan humanis. Diharapkan juga ada upaya dari instansi terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera.
“Siapa tahu ada yang bisa hibahkan tanah. Kalau itu bisa difasilitasi dan dibangun, saya kira sangat membantu,” tutupnya.
Krisis lahan pemakaman bukan hanya persoalan tata ruang, melainkan juga menyangkut martabat warga. Dalam jangka panjang, kota-kota besar seperti Samarinda perlu mulai mengkaji sistem pemakaman vertikal atau krematorium. Sistem ini sebagai alternatif solusi jangka panjang untuk menghadapi krisis lahan ini.
